Koordinator GeMPUR Asrinaldi (kiri) dan Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Irwansyah (kanan). [Foto: kolase]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Irwansyah ST menilai selama ini ada upaya-upaya yang sengaja dihembuskan secara terstruktur dan sistematis untuk mengganggu kerja PJ Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq untuk memimpin kota. 

Menurutnya, upaya kritik yang disampaikan masyarakat Kota Banda Aceh lintas lembaga diduga sarat dengan muatan politis.

Irwansyah menduga aksi-aksi kritik PJ Walikota Banda Aceh yang dibangun selama ini murni bukan suara warga, LSM atau mahasiswa, melainkan ada kepentingan terselubung.

“Sedari sebulan beliau menjabat saja, sudah ada oknum yang menuding kerja-kerja PJ Walikota Banda Aceh sebagai pencitraan belaka. Bagaimana mungkin kita bisa menilai kinerja beliau dalam waktu satu bulan bekerja,” ujar Irwansyah dilansir dari Kontrasaceh.net, Banda Aceh, Selasa (8/11/2022).

Irwansyah juga mengaku heran, karena tudingan-tudingan yang dilancarkan melalui aksi demonstrasi pada hari Senin (8/11/2022) kemarin, berbanding terbalik dengan rapor triwulan pertama Bakri Siddiq menjabat.

Soal pengendalian inflasi, Irwansyah menilai kerja Bakri Siddiq sudah sesuai dengan on track, karena inflasi di Banda Aceh sudah mengalami deflasi atau sudah turun.

“saat inflasi turun, justru mereka mendemo. Dan sebagai aktivis yang pernah demo dulunya, jarang sekali ada aksi demonstrasi yang mengangkat isu ekslusif dan elitis. Biasanya demo itu mengangkat isu kerakyatan, pengelolaan pasar, jalan jelek, dan isu rakyat lainnya. Tapi ini justru isu yang diangkat sangat elit yaitu inflasi, dan parahnya diangkat saat inflasi turun,” pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Salah Minum Obat?

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh itu, Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GeMPUR) Asrinaldi mengatakan, pernyataan Irwansyah terkesan “salah minum obat”.

Asrinaldi menjelaskan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

"Jelas-jelas inflasi ini berkaitan dengan rakyat, ketika harga barang naik yang merasakan itu juga rakyat. Mungkin bagi seorang anggota dewan yang hidup dengan kemewahan dan punya uang itu tidak terlalu terasa, tapi bagi rakyat kenaikan harga barang dan jasa justru tentu sangat memilukan," tegas Asrinaldi dalam siaran pers yang diterima reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Selasa (8/11/2022).

Dirinya menambahkan, Presiden Jokowi dan Mendagri telah memberikan arahan yang sangat jelas dan memerintahkan agar inflasi ditekan di bawah 5 persen sehingga rakyat tidak kesulitan.

“Fakta real-nya walaupun terjadi deflasi sekitar 0,46 persen pada Oktober 2022, namun inflasi yang terjadi pada September 2022 sangat signifikan. Sehingga saat ini tingkat inflasi Banda Aceh sebesar 5,22 persen dan itu sudah di atas batas yang diminta presiden,” ungkap mereka.

“Sementara itu, kita juga harus lihat fakta, selain pasar murah yang hanya dilakukan sekali yang hanya seakan simbolis saja, lalu turun pasar yang dilakukan ketika ada mahasiswa aksi yang menunjukkan seakan Pj Walikota takut menyambut mahasiswa. Banyak arahan presiden dan Mendagri yang justru tak jelas aksi nyata apa dilakukan oleh Pj Walikota, padahal di sejumlah daerah lainnya dapat kita lihat masyarakat sudah mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi,” tambah Asrinaldi.

Menurut dia, arahan pusat dalam pengendalian inflasi sudah jelas, yaitu diarahkan ke Pj Kepala Daerah. Bahkan malah selalu menyalahkan pemerintah pusat terkait inflasi, padahal arahan pusat tak dijalankan maksimal oleh kepala daerah tersebut.

“Janganlah sampai karena dewan dari partai tertentu secara politis beda arah kepentingan politik, justru selalu melempar bola kesalahan ke pemerintah pusat, ketika kepala daerahnya tak jalankan intruksi pengendalian inflasi dengan maksimal. Jadi jangan diseret atau diarahkan ke kepentingan politik capres atau pileg 2024 selalu, ini ada persoalan harga barang maupun jasa yang harus ditangani daerah, bukan persoalan elit dan eklusif itu," kata Asrinaldi mengaku heran dengan sikap wakil rakyat.

“Publik juga paham, PKS selama ini sangat dekat dengan Pj Walikota dan mendominasi sejumlah kebijakan. Namun, ketika dihadapkan dengan kritikan, janganlah selalu disebutkan ada kepentingan ini itu. Itu hak demokrasi, semua orang berhak menyampaikan aspirasi dan pendapat. Toh, presiden saja dikritik sampai dikatakan dungu oleh oposisi presiden tak marah. Apalagi hanya sekelas Pj Walikota, kenapa harus anti kritik, ini demokrasi jangan terlalu suka membungkam suara kritis," tegasnya.

Koordinator GeMPUR itu mengatakan, secara tupoksi anggota DPRK seharusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, bukan terus-menerus sibuk dengan puja-puji, apresiasi dan cari muka.

"Kemana Anggota DPRK tersebut, ketika 11 wanita kumpul kebo dan pesta ria dini hari di Ulee Lheue dibebaskan begitu saja dengan dalih test urin. Apa keputusan Pemko itu dianggap on the track dengan penegakan Syariat Islam di Aceh," bebernya.

Asrinaldi juga mengaku heran, mengapa wakil rakyat lupa bahwa mereka adalah perpanjangan tangan rakyat, bukan terus-menerus memuji pemerintah dengan dalih kebenaran padahal jelas-jelas capaiannya tak patut dibanggakan ke publik.

"Lucu ya, ketika DAK sebesar 47,9 milyar didengung-dengungkan sebagai capaian, padahal jumlahnya menurun. Toh, jelas-jelas pendapatan transfer Banda Aceh menurun, lalu ada apa dengan dewan yang terus menyuarakan seakan itu prestasi. Tolong lah bapak-bapak wakil rakyat di DPRK Banda Aceh benar-benar bekerja membela kepentingan rakyat dan menyampaikannya kepada kepala daerah, bukan menyanjung melulu kepala daerah lalu menyampaikannya ke rakyat. Inikan jelas namanya salah minum obat. Untuk itu, kita meminta DPRK Banda aceh kembali ke khitahnya sebagai wakil rakyat, bukan wakil pejabat untuk membungkam rakyat," tegasnya.(Akh)