Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani menanggapi aksi pembubaran paksa vaksinator dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga yang berada di PPI Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Selasa (28/9/2021) pagi.

Politisi PNA itu menduga pembubaran itu terjadi karena strategi pendekatan yang dilakukan salah dan belum massifnya sosialisasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah setempat.

"Pemerintah itu harus mengedepankan cara-cara persuatif dan humanis, artinya mengajak masyarakat itu bukan dengan paksaan, serta dengan melibatkan berbagai stakeholder, misal kalangan ulama, teungku-teungku pesantren, MPU kabupaten untuk menjelaskan kepada masyarakat itu secara massif," jelasnya kepada Dialeksis.com, Rabu (29/9/2021)

Lanjutnya, prinsip orang Aceh jika sudah dipaksa ia akan memberontak, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya gunakanlah cara mengajak dan mengayomi.

Ia mempertanyakan, kenapa masyarakat Abdya seperti itu sedangkan daerah-daerah lain aman-aman saja, karena tidak menggunakan cara-cara yang lebih elegan, lebih persuatif, humanis, bukan main paksa-paksa.

"Kami dari awal sudah menyampaikan kepada Pemerintah Aceh, tetapi pemerintah ini tidak mau dengar. jika rekomendasi dari semua pihak dilaksanakan itu tidak terjadi hal yang seperti ini, semua akan terukur dan nyaman mau untuk divaksin," katanya.

Menurutnya, provinsi Bireuen, Pidie Jaya layak dijadikan panutan sukses dalam hal vaksinasi, mereka menggunakan cara pendekatan dengan ulama, masyrakat diyakinkan oleh ulama. Sehingga masyarakat melihat ulama seperti Abu Tumieng saja divaksin kenapa harus menolak.

"Cara-cara seperti ini perlu dilakukan akhirnya menghindari terjadi keributan dan kerusuhan, untuk pemerintah setiap masukan perlu dijadikan bahan evaluasi, apalagi lembaga yang sama-sama mitra kerja," tuturnya.