DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, M. Rizal Falevi Kirani sebut pengamanan jalur keluar masuk kendaraan di daerah perbatasan Aceh tak terlalu ketat.

"Kalau penutupan perbatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19 itu ranahnya pemerintah pusat. Tapi kalau untuk memperketat itu ranahnya provinsi. Tapi yang kita lihat pengamanan daerah perbatasan tidak terlalu ketat," kata Falevi kepada dialeksis.com, Rabu (15/7/2020).

Ia menyebutkan, dirinya dan anggota DPRaa sudah beberapa kali melakukan sidak diperbatasan, namun yang mereka lihat pengamanannya tak terlalu ketat.

"Kita sidak sudah beberapa kali. Tapi yang kita temukan pengendara yang lewat diperbatasan itu cuma di cek aja suhu tubuhnya," ungkapnya.

"Kalau Kadis Perhubungan tidak bisa menjaga perbatasan, kalau begitu kita minta kepada Plt Gubernur Aceh ganti tuh Kadis Perhubungan. Jangan mengatakan kita akan mempersiapkan," jelasnya.

Ia berharap, penanganan Covid-19 di daerah perbatasan Aceh itu tak hanya mengukur suhu tubuh pengendara saja. Namun, ia menginginkan di daerah perbatasan harus ada protokol kesehatan.

"Harus ada protokol kesehatan standar WHO. Jadi tidak ada kompromi lagi. Karena belajar dari pengalaman, banyak kasus tertular Covid-19 di Aceh semuanya impor dari luar daerah," pungkasnya. (IDW)