[Hendra Budian, SH/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemberitaan di media menyebutkan Hendra Budian tak ikut serta menandatangi usul penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. 

Begitulah berita yang tersampaikan ke publik. Disisi lain Fraksi Golkar di DPRA menyatakan mendukung rencana pengajuan hak interpelasi kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Mengkonfirmasi kebenaran kabar itu, dialeksis.com (09/09/2020) menghubungi Hendra Budian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, sekaligus kader Partai Golkar DPD I Provinsi Aceh. Dirinya menyampaikan, bahwa tidak ada undangan dari Fraksi Golkar, selanjutnya pada saat diundang berhalangan karena dinas keluar kota. 

“Saya menghadiri Bimtek partai Golkar dan kedua menyelesaikan urusan ke DPRA-an di Jakarta, jadi bukan saya tidak hadir. Sekali lagi berhalangan karena posisi saya berada di luar kota,” jelasnya.

Hendra sekali lagi menegaskan, bukan dirinya tidak menandatangani, tapi tidak tahu harus kemana untuk tanda tangan. Ia juga menyampaikan dasar Golkar Aceh ikutserta tanda tangan hak interpelasi, seharusnya di diskusikan terlebih dahulu di internal partai maupun di fraksi Golkar.

”Kalau pun ada di diskusikan saya tidak diikutsertakan, karena tidak ada undangan secara resmi kepada saya selaku kader Partai Golkar Aceh,”ungkap Hendra bernada heran.

Seharusnya menurut Hendra kader Golkar, penggunaan hak interpelasi baiknya dikaji dahulu benefit (keuntungan) dan kerugian secara politik. Sehingga jelas keputusan yang diambil secara kelembagaan partai.

“Apa sih keuntungan (benefit) politik buat partai Golkar ketika ikut dalam hak interpelasi, bukankah seharusnya kita memberikan tontonan yang baik bagi masyarakat Aceh ditengah pandemi covid-19,” tanya Hendra.

Hendra memberikan masukan terhadap partainya sendiri,”Golkar adalah partai tua sudah seharusnya memberikan contoh berpolitik yang menyejukan. Golkar Aceh sejati menjadi element penting untuk mendinginkan suasana ini, bukan justru ikuserta dalam persoalan usulan hak interpelasi,” jelasnya lagi.

Terpenting menurut kader muda Golkar ini, karena yang dinantikan rakyat dan konsistuen Golkar pada Pemilu 2019 lalu adalah kerja nyata dan karya ke karyaan partai Golkar.

Dirinya tidak menyangkal ada konflik miss komunikasi antar eksekutif dan legislatif tapi menurutnya itu pekerjaan rumah bersama untuk  memperbaiki komunikasi politik agar menemukan titik keselarasan dalam menjaga suhu politik stabil di kedua belah pihak.

“Tidak baik menurut saya kita menyuguhkan situasi seperti ini kepada rakyat. Karena yang dibutuhkan rakyat bukan tontonan konflik elit tapi yang dibutuhkan oleh rakyat adalah bagaimana Golkar bisa berkiprah untuk melakukan percepatan pembangunan bagi masyarakat, mendorong pemberdayaan ekonomi, karena itulah Golkar di dirikan, tutup Hendra kepada media dialeksis.com .