Direktur Institute for Democracy and Justice (IDJ), Wais Alqarni. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembentukan Koalisi Indonesia bersatu dari 3 Partai Besar yaitu Golkar, PPP, dan PAN menjadi sebuah perhatian besar dari semua kalangan.

Disisi lain masih banyak partai yang melakukan konsolidasi antar sesama kader dan melakukan dengan partai lainnya, Golkar-PPP-PAN sudah maju satu langkah dengan membentuk koalisi Indonesia Bersatu.

Direktur Institute for Democracy and Justice (IDJ), Wais Alqarni mengatakan, apa yang dilakukan oleh Golkar, PAN dan PPP merupakan hal yang lumrah.

“Hal ini tidak lain karena berlakunya sistem poltik multi party system di Republik ini,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (18/5/2022).

“Artinya tidak akan ada partai yang dapat mengusung Presiden tanpa melakukan kerjasama dengan beberapa partai lainnya,” tambahnya. 

Menurutnya, kemungkinan besar partai lainnya akan bergabung dengan koalisi tersbut. “Karena, menurut Hemat saya, pola yang terbentuk dalam koalisi ini lebih fokus apa yang disebut dengan Minimal Size Coalition,” jelasnya. 

“Artinya, Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas,” jelasnya lagi. 

Lanjutnya, kata Wais, Jika jenis koalisi yang digunakan adalah Minimal Size Coalition, jelas yang akan diusung menjadi Capres adalah Partai dengan suara paling besar. 

“Sedangkan untuk Cawapres bisa jadi antara dua partai sisanya, atau juga berpeluang mencari dari luar koalisi tersebut dengan pertimbangan elektabilitas tinggi,” sebutnya.

Menurutnya, Sangat lumrah dan logis, ketika Ketua Umum menyatakan dirinya ingin maju, pasti semua kader dituntut untuk mendukung. Baik ditingkat pusat maupun daerah.

“Meskipun sebagian kader di daerah merasa tidak puas, namun realitasnya sebagai ‘bawahan’ mau ngak mau harus legowo,” ujarnya. 

Disebut-sebut ada Intervensi Istana

Wais menyebutkan ada mendengar desas-desus tersebut. “Bisa saja iya, bisa saja tidak,” ucapnya. “Namun yang ingin saya sampaikan adalah, beginilah salah satu kelemahan koalisi dengan sistem multi partai ini,” ujarnya.

Menurutnya, secara etika ini kurang tepat. Partai-partai ini adalah pendukung pemerintah. Namun disisi lain, mengambil start lebih dulu. 

“Kita juga tidak bisa menyalahkan partai, karena kejadian seperti ini akan berulang setiap 5 tahunan, kecuali dicarikan jalan keluarnya.

Salah satu caranya dengan penyederhanaan partai dalam sistem multi partai ini,” tukasnya.

Wais mengatakan, Kita harus akui bahwa, adanya koalisi ini membuat suasana politik di Indonesia menjadi lebih ‘hangat’ Partai-partai lain juga akan segera merapatkan barisan untuk melakukan hal yang sama. [ftr]