Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beredarnya surat Sekda Aceh yang di tujukan kepada beberapa bupati dan Walikota di Aceh perihal peringatan hari damai Aceh ke-15 untuk memfasilitasi pengamanan jalan sepanjang rute dilakukan “Tour Hari Damai Aceh”, Koalisi NGO HAM sebagai tindakan pengkhianatan terhadap upaya menjaga perdamaian, pemenuhan hak korban konflik, eks kombatan dan Butir-butir MoU Helsingki.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menilai kelembagaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dibentuk sebagai indikator ukur bahwa Perdamaian Aceh bejalan kearah yang semakin hari semakin baik. Masyarakat Aceh yang terimbas konflik masa lalu menaruh harapan besar pada BRA untuk dapat merasakan hidup lebih aman, damai dan sejahtera.     

"Sekarang belum sampai ke taraf tersebut, jadi seharusnya pemerintah Aceh harus berpikir bagaimana cara masyarakat Aceh dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat terlebih dahulu bukan dengan hura-hura show motor mewah di atas penderitaan dan air mata korban konflik, seperti itu," kata Zulfikar seperti keterangan tertulis yang diterima dialeksis.com, Rabu (12/8/2020) .

Menurutnya, BRA seharusnya menitikkan kegiatan dan program kerjanya pada pemulihan kondisi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat aceh untuk perdamaian. 

Lanjut Zulfikar, berapa banyak korban jiwa, baik dari masyarakat sipil, eks kombatan GAM dan aparat keamanan saat terjadinya konflik, apa yang sudah pemerintah berikan untuk keluarga korban, sudahkah keluarga korban hidup lebih layak, keadilan bagi korban dan anak korban untuk mendapat pendidikan yang memadai. 

Ia melihat, gaya peringatan damai yang dilakukan oleh pemerintah Aceh hari ini adalah style Feodalistik, sangat melukai hati keluarga korban, sangat tidak etis dilakukan dengan kondisi Aceh seperti hari ini. 

"Koalisi NGO HAM meminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota menolak rombongan itu hadir dikabupaten mereka. Jangan tunggu masyarakat marah baru ambil tindakan. Dan Jika terjadi apa-apa dengan rombongan itu akibat kemarahan warga Sekda harus bertanggung jawab," ungkapnya. 

Menurutnya, peringatan damai Aceh haruslah memenuhi rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan kesadaran moral yang baik, agar tidak menimbulkan luka bagi para korban di masa konflik.  

Psikologi para korban menurut Zulfikar, harus menjadi pertimbangan pemerintah Aceh dan BRA , BRA seharusnya mendorong sebelum memutuskan haruslah mengkaji secara ilmiah agar damai Aceh lebih substantif, kuat dan berdampak kepada keluarga korban. 

"Di usia 15 tahun, perdamaian belum berdampak pada penguatan pertumbuhan ekonomi rakyat, hanya saja dirasakan oleh pejabat, politisi dan elite pengusaha di lingkaran pemerintahan," terangnya. 

"Ini yang harus dipikirkan oleh BRA, belum lagi berbicara poin-poin MoU yang belum selesai, dan masih menjadi tarik ulur pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat," tambah Zulfikar. 

Zulfikar mengungkapkan, koalisasi NGO HAM sangat sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh hari ini. Semangat perdamaian yang seharusnya dirawat bersama ternodai dengan pola yang dilakukan oleh BRA. 

Maka dari itu ia selaku perwakilan dari koalisi NGO HAM meminta kepada Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) agar segera memberikan rekomendasi tertulis kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansya untuk memecat ketua BRA. 

"Kita meminta hal itu, karena BRA telah mengkhianati semangat perdamaian Aceh, dan melukai hati para korban konflik, terutama dari masyarakat sipil dan eks kombatan GAM. Ketua BRA dinilai telah melakukan kesewenang-wenangan atas penderitaan rakyat Aceh, dan tidak mampu menerjemahkan substansi perdamaian Aceh," pungkasnya.(IDW)