DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Koetaraja Rescue menandatangani kerjasama dalam Penanggulangan Bencana. Prosesi penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak dilakukan di Ruangan Video Teleconference Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh oleh H. Teuku Ahmad Dadek, SH mewakili BPBA dan Alex Musni Haffas selaku Ketua Umum Koetaraja Rescue.

Kepala Pelaksana BPBA didampingi Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bobby Syahputra, SE M.Si dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Fadmi Ridwan, SP, MA sementara Ketua Umum Koetaraja Rescue didampingi unsur Pengurus. Juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Forum PRB Aceh, Nasir Nurdin.

Kepala Pelaksana BPBA sebelum dilakukan penandatanganan kerjasama menyampaikan bahwa Rencana Program Kegiatan BPBA Tahun Anggatan 2019 antara lain Pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Relawan Penanggulangan Bencana, Jambore Relawan Penanggulangan Bencana dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana. Teuku Dadek, juga menekankan bahwa terkait dengan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana tidak sebatas mengarahkan Masyarakat untuk lari menyelamatkan diri ke suatu tempat saja namun juga perlu dipikirkan bagaimana Ketahanan dan Daya Lenting Masyarakat yang terdampak bencana karena bisa jadi masyarakat nya siaga terhadap bencana namun tidak memiliki Katangguhan menghadapi bencana. 

Sementara Ketua Umum Koetaraja Rescue meyampaikan club koetaraja rescue adalah organisasi komunitas off road yang bergerak di bidang penyelamatan dan khususnya recovery di medan off road dengan kenderaan 4wd dan organisasi yang didirikan 6 Agustus 2013 ini mempunyai fasilitas kendaraan untuk penyelamatan masyarakat terdampak bencana. Dengan potensi yang sudah ada sama Koetaraja Rescue diantaranya mempunyai Cabang di Sabang, Meulaboh, Gayo Lues, Langsa dan Pidie siap membantu Pemerintah Aceh melalui BPBA dalam Penanggulangan Bencana.

Teuku Dadek menjelaskan kerjasama semacam ini perlu dilakukan sebelum terjadi bencana atau di masa pra bencana supaya BPBA memiliki data dan informasi yang lengkap tentang keberadaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh tiap Instansi atau lembaga terkait Penanggulangan Bencana jadi bukan sebaliknya setelah kejadian bencana baru melakukan kerjasama.

Sebelum menutup pertemuan Kepala Pelaksana BPBA mengingatkan bahwa tidak semua bencana yang terjadi di Kabupaten Kota harus di Intervensi langsung oleh Provinsi karena ada kriterianya, misalnya Bencana Gempa Bumi Gayo Tahun 2013, Longsor Gunung Paro Tahun 2014 dan Gempa Bumi Pidie Jaya 2016 dimana Status Penanganan Darurat Bencana nya di bawah Komando BPBA akibat besar nya dampak yang ditimbulkan. Setelah dilakukan penandatanganan kerjasama dilanjutkan pertukaran cinderamata dan foto bersama. (rel)