DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan memanggil pemerintah Aceh guna mempertanyakan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut. 

Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani mengatakan, bahwa langkah ini diambil guna mengetahui kesiapan Aceh sebagai tuan rumah dalam menyambut ajang olahraga nasional tersebut.

Menurut M Rizal Falevi Kirani, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat untuk membahas kesiapan Aceh sebagai tuan rumah PON XXI/2024 Aceh-Sumut. 

Dalam pertemuan tersebut, PB PON dan KONI Aceh juga diharapkan hadir untuk memberikan laporan mengenai persiapan mereka dalam menyambut ajang olahraga nasional tersebut.

"Pertemuan ini penting untuk memastikan bahwa Aceh sudah siap menjadi tuan rumah PON XXI/2024 Aceh-Sumut. Kami berharap pemerintah daerah, PB PON, dan KONI Aceh dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelenggarakan PON yang sukses," tambah M Rizal Falevi Kirani kepada DIALEKSIS.COM, Jumat (7/4/2023).

Sebelumnya diberitakan, Pelaksanaan PON XXI 2024 Aceh-Sumut, dituntut sesuai dengan janji yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu di Banda Aceh.


Yaitu, dukungan pembangunan infrastruktur berstandar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu sebagaimana disampaikan M. Rizal Fahlevi Kirani Ketua Komisi V DPRA. “Infrastruktur tersebut harus dibangun oleh pemerintah pusat, bukan menggunakan anggran daerah,” tegas Fahlevi sapaan akrab M. Rizal Fahlevi Kirani.

"Pemerintah harus memenuhi apa yang telah dijanjikannya dan tidak hanya berjanji saja. Ini bukan hanya agenda Aceh, tapi juga agenda negara yang harus dilaksanakan dengan sukses," tambah Fahlevi.

Fahlevi melanjutkan, PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia, yang akan melibatkan ribuan atlet, pelatih, dan official dari seluruh Indonesia. 

Infrastruktur yang dibutuhkan mencakup lapangan olahraga, arena pertandingan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya.