Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh, Ir. H. M Iqbal Piyeung. [Foto: Dok. Jalan Ary]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh, Ir. H. M Iqbal Piyeung sampaikan, pengelolaan anggaran dan kondisi ekonomi di Aceh saat ini.

Ia mengatakan, ekonomi Aceh saat ini memang telah menjadi salah satu daerah termiskin Se-Sumatera. Hal ini bertolak belakang dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jelasnya, pasca MoU Aceh punya otonomi khusus, Aceh diberi dana otsus begitu besar tetapi tidak ada daya ungkit ekonomi. 

Sebelum damai, MoU Helsinki disepakati bahwa Aceh ini daerah konflik. Dari sisi pengelolaan dana otsus pemerintah Aceh sampai hari ini tidak maksimal. Karena dana otsus sebenarnya sebagai stimulan untuk membangkitkan Aceh di mana seharusnya dana untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan itu harus lebih besar tupoksinya. Tapi yang ia lihat sangat kecil, ia mengaku pernah dapat data untuk pengentasan kemiskinan 5% dan pada bagian infrastruktur malah 50%. 

Jika demikian terjadi, menurut Ketua Kadin Aceh maka ada harapan pengelola untuk ada cashback, dalam artian alokasi anggaran pasti ada sesuatu di situ, itu sangat disayangkan. Menurutnya, memang perlu infrastruktur seperti jalan kabupaten, jembatan, dan lainnya. Namun, kenapa gak digunakan dana APBN murni yang bisa didorong oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut? sebutnya lagi dengan pertanyaan itu.