DIALEKSIS.COM | Komitmen dan Konsisten. Dua kata yang setidaknya layak untuk disematkan kepada putera Aceh yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya . Terutama dalam bidang pendidikan, Riefky tidak hanya sekedar menyalurkan beragam bantuan pendidikan kepada siswa dan sekolah sebagaimana lazimnya dilakukan anggota parlemen.

Lebih jauh dari itu, Riefky senantiasa mengawal anggaran pendidikan di senayan agar umar bakrie tidak terampas hak haknya sebagai seorang pendidik anak bangsa. Tengok saja misalnya ketika pada tahun 2016 lalu. dimana ketika itu pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menunda Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp. 23,4 triliun dalam pos APBN-Perubahah Tahun 2016.

Menkeu Sri Mulyani ketika itu berdalih kebijakan itu dirasakan perlu telah terjadi penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh TPG dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang, disebabkan karena pensiun.Pada APBN-P 2016, total alokasi anggaran TPG sebesar Rp. 69,7 triliun, sehingga dengan adanya rencana penundaan penyaluran TPG ini, pemerintah berargumen akan terjadi penghematan anggaran TPG menjadi Rp. 46,3 triliun.

Tak pelak rencana pemerintah ini kemudian mendapat reaksi keras dari Riefky yang ketika itu menjabat ketua komisi X yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam hal pendidikan.  Riefky dengan tegas menolak rencana tersebut. Riefky menegaskan perlunya pemerintah melakukan  Klarifikasi Data dan Cermati Amanah Konstitusi Sebelum Putuskan Potong Tunjangan Guru

"Jika anggaran TPG dipotong sebesar Rp 23,4 triliun maka anggaran belanja negara akan menjadi Rp 2.059,5 triliun dan anggaran pendidikan akan menjadi Rp 393,2 triliun. Ini artinya ada potensi anggaran pendidikan tidak memenuhi amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana penundaan anggaran TPG sebesar Rp. 23,4 triliun oleh Pemerintah sepatutnya disikapi tidak sekedar dengan alasan salah hitung.Ada persoalan lebih serius yang terlebih dahulu harus di jelaskan Pemerintah, yaitu tentang adanya perbedaan data jumlah guru antara Kemenkeu dengan Kemendikbud. Dan, Kalaupun ada pemotongan bagaimana posisi APBNP 2016 terhadap pemenuhan amanat konstitusi tentang anggaran pendidikan yang mewajibkan minimal 20%." tegas riefky ketika itu.

Pada akhirnya menkeu Sri Mulyani kemudian meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan ekses daripada rencana pemotongan tersebut.  Menkeu sendiri ketika itu menegaskan, pemotongan anggaran dilakukan sebagai langkah penyelamatan fiskal agar defisit tetap terjaga di level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-undang (UU) Keuangan Negara. Sebab kekurangan penerimaan pajak tahun itu ditaksir sekitar Rp 219 triliun.

Diakuinya, Kementerian Keuangan tetap menjalankan fungsi sebagai bendahara negara untuk menjaga defisit tidak lebih dari 3 persen dari PDB meskipun kebutuhan berbelanja sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau penerimaan pajak tidak masuk, satu-satunya sumber uang dengan meminjam. Tapi kalau sudah 3 persen kita tidak mau melanggar UU. Inilah situasi yang ingin kami sampaikan tanpa memberikan impresi kami menakut-nakuti. Mohon maaf kalau tidak menimbulkan kenyamanan," ucap Sri Mulyani ketika itu di Jakarta (31/8/2016).

Selain kebijakan pengawalan anggaran pendidikan di senayan, Riefky juga tercatat selalu terjun ke daerah setiap tahun dalam rangka memperjuangkan kuota tambahan program (diluar kuota reguler) dari Kemendikbud dan Kemenristekdikti RI ke berbagai daerah di Aceh, diantaranya: 200.000 beasiswa sekolah dasar-menengah, 720 beasiswa untuk sarjana, 775 sekolah menerima program Sarana Prasarana, 855 program PAUD, serta 32 lapangan olahraga desa.

Tercatat juga dalam kurun 2016-2017,  riefky melalui ‘Program Indonesia Pintar’ telah turut menyalurkan sejumlah 167.686 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta di bawah Kemendikbud RI yang tersebar hampir di setiap desa. Kemudian ‘Bidikmisi’ dan ‘Unggulan’ sejumlah 555 mahasiswa bagi Mahasiswa berprestasi (dan tidak mampu). Sarana dan Prasarana sekolah sejumlah 1.404 program di 765 sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK), berupa unit sekolah baru, revitalisasi, ruang kelas baru, rehab ruang belajar, perpustakaan dan ruang penunjang sekolah lainnya.

Komitmen dan konsistensi Riefky selama berlabuh di senayan agaknya memang bukan isapan jempol. Dengan serangkaian tindakan yang menunjukan konsistensi riefky dalam mengawal anggaran pendidikan , terbukti memang bahwa predikat komitmen dan konsistensi pantas disandang oleh kader Partai demokrat yang akan maju kembali ke gelangang senayan pada Pemilu 2019 ini di daerah pemilihan Aceh 1. (PD)