DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh Faisal Hadi mengapresiasi kebijakan Pemerintah Aceh terhadap Reparasi korban konflik masa lalu.

Menurut Faisal, yang juga sebagai Konsultan Kontras Aceh, kebijakan itu juga kebijakan pertama untuk merespon progres kerja Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh terkait permintaan pemenuhan hak korban konflik.

Meski Keputusan Gubernur (Kepgub) sudah ditanda tangani oleh Plt Gubernur Nova Iriansyah, ia meminta agar pemerintah dan lembaga yang konsen terhadap pembunuhan Hak Azazi Manusia (HAM) terus mengawal kebijakan itu.

"Mesti diingat bahwa itu tidak boleh berhenti begitu saja, karena perjalanan kan masih panjang jadi kita minta pemerintah dan lembaga yang konsen terhadap HAM untuk mengawal, agar kebijakan ini berjalan dengan baik," ucap Faisal Hadi, kepada Dialeksis.com, Senin (29/6/2020).

Lanjutnya, Faisal Hadi meminta, agar Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah kususnya Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar yang mendapatakan reparasi benar-benar orang yang tepat.

"Tentu KKR Aceh sebagai lembaga yang menerbitkan rekomendasi perlu koordinasi dengan BRA, agar data sesuai dengan yang direkomendasikan," kata Faisal.

Faisal Hadi menyebutkan, karena ini sebagai persediaan yang awal ia berharap benar-benar berjalan dengan baik, sehingga ke depan diulang lagi bagi yang belom mendapatkan reparasi pada proses yang pertama.

"Karena inikan menjadi persediaan awal, kalau nanti ini akan baik maka akan diulang lagi yang belum dapat proses yang pertama ini," tutupnya. (MS)