DIALEKSIS.COM| Banda Aceh- Kaukus Peduli Aceh (KPA) menilai, bobroknya pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah saat ini sudah menjadi rahasia umum. Namun, sungguh memilukan sebagian fraksi di DPRA malah justru menerima LPJ gubernur tahun anggaran 2020.

"Tentunya sangat memilukan, saat anggaran refokusing Covid-19 digunakan untuk persoalan yang tak berkaitan dengan covid-19, belum lagi hingga 3 Juli 2021 atau 60 hari kelender lebih dari 96 temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tidak ditindaklanjuti, ungkap juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA) Refan Kumbara, Sabtu (21/08/2021) dalam penjelasanya kepada media.

“ Walau sejumlah pelanggaran hingga Kebrobrokan yang dipertontonkan secara nyata, para wakil rakyat kita yang berada di 4 fraksi DPRA malah dengan sigapnya menerima pertanggung jawaban Gubernur Aceh yang isinya berbeda dengan penjelasan Sekda," sebutnya.

Menurut Refan, jangankan persoalan lain, persoalan pembelian mobil dinas dan beberapa kegiatan diluar covid-19 yang bersumber dari refokusing saja jawaban sekda di rapat banggar dan jawaban Gubernur di Sidang Paripurna pertanggung jawaban berbeda.

"Sekda memberikan penjelasan, adanya penggunaan dana refocusing untuk non covid-19, Gubernur justru menyampaikan semua kegiatan seperti anggaran beli mobil dinas dan sebagainya bukan bersumber dari dana refokusing. Disitu saja DPRA seharus bisa lihat, ada sesuatu masalah yang serius,"jelasnya.

KPA sangat menyayangkan, 2 fraksi yakni Fraksi PAN dan Fraksi PKS yang tiba-tiba malah mengabaikan nuraninya dan mengesampingkan aspirasi rakyat dengan bersikap menerima pertanggung jawaban Gubernur 2020.

"Kalau Fraksi Demokrat, mungkin rakyat maklum saja, partainya di bawah besutan gubernur tak mungkin menolak walaupun banyak persoalannya. Sangat disayangkan malah PAN dan PKS yang dulunya begitu vocal, bahkan ketika interpelasi digulirkan, kini anehnya harus bersikap menerima,” sebut Kaukus Peduli Aceh ini.

“Apakah ada intervensi dari pimpinan partai misalkan akan PAW atau sudah dibungkam oleh kepentingan tententu, maka masyarakat bisa menilai sendiri terkait sikap tersebut," ujarnya.

Justru yang membuat salut publik yakni adanya 2 anggota DPRA dari Fraksi PKB/PDA bersikukuh menolak dikala fraksinya getol menerima pertanggungjawaban Gubernur.

“Dua anggota DPRA dari PDA ini ternyata masih sangat realistis dan tak gentar menolak keputusan fraksi. Ditambah lagi dengan telah kembalinya fraksi PPP dijalan yang diharapkan rakyat, juga bagian yang menarik perhatian publik. Sementara untuk fraksi lainnya yang kritis kita harapkan tetap Istiqomah memperjuangkan persoalan Aceh dan rakyatnya,"pinta Refan.

52 anggota dewan menolak, sementara 29 anggota lainya menerima. Rincianya; Fraksi yang menolak PA (21 kursi), Gerindra 8 kursi, Golkar 9 kursi, PNA 6 kursi, PPP 8 kursi. Sementara partai yang menerima, PAN 6 kursi, PKB/PDA 7 kursi, namun yang menerima hanya 5, sementara Wahyu A Wahab dan Nektu menolak, selanjutnya partai yang menerima PKS 6 kursi dan Demokrat 10 kursi.

Refan mengajak seluruh rakyat Aceh untuk mencatat dan mengingat apa yang terjadi di parlemen saat ini. Rakyat jangan lupa catat dan ingat, apakah ada para anggota DPRA dan fraksi partai yang mengkhianati harapan rakyat.

“Ini penting diingat dan dicatat karena tega-teganya mereka menerima pertanggung jawaban Gubernur, sementara rakyatnya tengah dilanda dilema," sebut Refan yang juga ketua GEPRA ini.

Kaukus Peduli Aceh ini sangat mengharapkan, agar para pemimpin dan wakil rakyat Aceh untuk tegas dan Istiqomah memperjuangkan nasib rakyat.

"Semoga tidak ada yang dibungkam dengan anggaran pokir dan tidak diredam untuk menyuarakan kebenaran, fungsi pengawasan yang melekat di DPRA harus terus dimaksimalkan demi menjaga kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Kita harap DPRA hentikan sandiwara politik, jadilah wakil rakyat yang benar sebagaimana tugas dan fungsinya," pungkas Refan.