DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami, menyambut positif langkah Pemerintah Aceh dalam menunjuk M Hendra Supardi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS). 

Menurutnya, keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah dan merupakan langkah yang tepat untuk memastikan stabilitas serta profesionalisme di tubuh perbankan daerah.

“Rekam jejak M Hendra Supardi menunjukkan kapasitas dan independensinya dalam dunia perbankan. Ia bukan sosok yang terseret dalam dinamika politik praktis, sehingga layak diberikan kepercayaan penuh untuk membawa Bank Aceh Syariah ke tingkat yang lebih baik,” ujar Umar Hakim, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Laskar Panglima Nanggroe, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, Umar Hakim menilai kepemimpinan Hendra Supardi selama menjabat sebagai kepala cabang menunjukkan karakter manajerial yang kuat. 

Ia dikenal tidak hanya mengejar target bisnis semata, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi pengembangan Bank Aceh Syariah. 

“Banyak rekan kerja dan bawahannya mengapresiasi gaya kepemimpinan beliau yang solutif dan progresif. Ini adalah kualitas leadership yang dibutuhkan Bank Aceh Syariah saat ini,” imbuhnya.

Sebaliknya, Umar Hakim menyoroti kepemimpinan Plt sebelumnya yang dinilai sarat kepentingan politik. 

Menurutnya, kehadiran figur yang memiliki afiliasi politik kuat justru dapat menghambat perkembangan institusi keuangan daerah dan menggerus kepercayaan publik.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), agar segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna menetapkan M Hendra Supardi sebagai direktur utama definitif.

“Kami berharap setelah pelantikan kepala daerah di 23 kabupaten/kota dan sekembalinya mereka dari retreat Akademi Militer, RUPS segera digelar. Ini penting agar Bank Aceh Syariah dapat bekerja dengan mekanisme yang jelas dan terhindar dari intervensi politik,” tegas Umar Hakim.

Ia optimistis di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh, Bank Aceh Syariah dapat berkembang lebih maju dan memainkan peran strategis bagi pembangunan ekonomi daerah, tanpa tersandera oleh kepentingan politik sesaat.

“Kita ingin melihat Bank Aceh Syariah menjadi institusi keuangan daerah yang independen, profesional, dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, bukan sekadar alat kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya.[*]