DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Musyawarah Kota (Muskot) PMI Banda Aceh yang akan digelar besok, Kamis (7/10/2021) menjadi perbincangan hangat.

Karena, Korps Sukarela (KSR) PMI Unit Sekolah Tinggi Agama Islam - Perguruan Tinggi Islam Aceh (STAI-PTIA) Yayasan Tgk Chik Pante Kulu ternyata tidak mendapat surat undangan tidak mendapat undangan untuk mengikuti Muskot PMI Kota Banda Aceh.

Faktanya, KSR PMI Unit STAI-PTAI Pante Kulu secara Legal aturan dan merupakan konstituen dalam tubuh PMI kota Banda Aceh.

Hal itu tertera berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua STAI nomor 375/STAI-PTIA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang penyempurnaan pengurus KSR PMI Unit STAI periode 2021-2022.

Pj. Komandan KSR Unit Pante Kulu, Dedi Novreza mengatakan, pelaksanaan Muskot PMI Banda Aceh tahun ini tidak berjalan secara demokratis yang berkeadilan.

“Pelaksanaan Muskot PMI Banda Aceh terkesan tidak transparan, dan sangat minim semangat partisipasi yang merugikan KSR PMI Unit selaku konstituen tetap. Jadi saya rasa ini ada diskriminasi dan penzaliman oleh elit terhadap hak-hak relawan, tegas Dedi.

Mengetahui hal itu, Dialeksis.com, Rabu (6/10/2021) menghubungi Ketua Steering Committee Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh, Suburhan SH. Ia mengatakan tidak bisa memberi jawaban mengenai hal itu dan diarahkan kepada Panitia Muskot Banda Aceh.

Selanjutnya Dialeksis.com, menghubungi Sekretaris Organizing Committee Muskot PMI Kota Badan Aceh dan juga Kepala Markas PMI Kota Banda Aceh, Safriadi Ibrahim.

Saat Safriadi Ibrahim dihubungi oleh Dialeksis.com, Rabu (6/10/2021) belum mendapati respon sama sekali. Lebih kurang sebanyak 3 kali, telfon salah satu wartawan Dialeksis tidak diangkat oleh Safriadi.

Sampai berita ini dinaikkan, Dialeksis.com belum mendapatkan konfirmasi apapun mengenai hal tersebut. [Red]