Kuasa Hukum Kemenkumham Aceh, Erlizar Rusli SH MH. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil KLB tahun 2019 pimpinan Samsul Bahri, atau akrab disapa Tiyong terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh. 

Gugatan ini mengenai Surat Keputusan (SK) Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh bernomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PNA bertanggal 27 Desember 2021.

Menanggapi hal tesebut, Kuasa Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, Erlizar Rusli SH MH menyatakan, pihaknya menghargai pembacaan putusan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh terkait gugatan tersebut.

Meski demikian, kata dia, keputusan ini belum berkekuatan hukum tetap, sehingga pihaknya akan mengupayakan hukum banding terhadap putusan yang dimaksud.

“Substansinya tetap banding. Yang tersebut belum sah dinyatakan berkekuatan hukum tetap,” ujar Erlizar kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (29/9/2022).

Di samping itu, berhubung PTUN Banda Aceh juga memberi kesempatan pihak Kanwil Kemenkumham Aceh untuk banding ke PTUN Medan melalui PTUN Banda Aceh selama 14 hari (dua minggu) semenjak putusan tadi dibacakan, Erlizar menyatakan, pihaknya menegaskan tak akan menyia-nyiakan kesempatan.

Hanya saja, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan di hari ke berapa akan mengajukan banding. Namun yang pasti, dalam kurun waktu selama 14 hari itu, pihak Kanwil Kemenkumham Aceh akan melayangkan upaya banding terhadap gugatan Tiyong.

“Selama kita diberi kesempatan, selama itu juga kita akan menggunakan hak untuk mengajukan banding,” pungkasnya.

Dikabarkan sebelumnya, PTUN Banda Aceh memenangkan gugatan Tiyong. Berdasarkan putusan hakim PTUN Banda Aceh, SK Kanwil Kemenkumham Aceh bernomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP PNA bertanggal 27 Desember 2021.

Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim PTUN Banda Aceh menyatakan SK yang dimaksud batal dan meminta Kanwil Kemenkumham Aceh untuk mencabut SK tersebut.(Akh)