DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabupaten Pidie Jaya tercatat mendapat 103 paket pengadaan ikan dan produk olahannya. Subulussalam hanya dua paket. Selisih itu menjadi sorotan Kepala Program Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Hafidh, setelah menelusuri pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh tahun anggaran 2026.
Dalam wawancara dengan Dialeksis (18/11/2026), Hafidh mengatakan ia mendapati 392 paket dengan total pagu sekitar Rp72 miliar di portal pengadaan Pemerintah Aceh. Sebagian paket masih berproses saat ia menghimpun data, termasuk beberapa yang dokumen penawarannya baru diunggah. Ia mempertanyakan alasan pengadaan dibagi ke ratusan paket dan dasar penentuan wilayah penerima.
Pemaketan dan alamat penyedia
Hafidh menyebut banyak paket bernilai di bawah Rp200 juta dan menggunakan metode pengadaan langsung. Dalam penelusurannya, ia mencatat 115 perusahaan. Ada perusahaan yang disebut memperoleh hingga enam paket dengan nilai sekitar Rp1,1 miliar.
Ia juga menyoroti penyedia dengan nama berbeda yang mencantumkan alamat sama. Pada beberapa alamat yang ditelusurinya, Hafidh menyebut 16 hingga 24 paket tercatat pada empat hingga enam perusahaan. Ia meminta pemeriksa keuangan menelusuri dasar pemaketan dan proses pemilihan penyedia.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, membatasi pengadaan langsung untuk barang hingga Rp200 juta. Pasal 20 ayat (2) huruf d melarang pemecahan paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi.
Pada 18 Oktober 2026, Dialeksis memberitakan permintaan Transparansi Tender Indonesia (TTI) agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengadaan protein ikan DKP Aceh. TTI saat itu mencatat 313 paket dengan pagu Rp56,77 miliar. Sebanyak 244 paket tercatat memiliki pagu yang sama, masing-masing Rp195 juta.
Hafidh juga mengingatkan bahwa belanja benih ikan DKP Aceh pernah menjadi sorotan pada 2019. Saat itu, Dialeksis memberitakan anggaran Rp37,8 miliar untuk pengadaan benih nila.
Sasaran pembagian ikan
Dalam catatan Hafidh, pagu 103 paket untuk Pidie Jaya mencapai sekitar Rp16,2 miliar. Aceh Utara tercatat mendapat 42 paket, Aceh Besar 38, dan Bireuen 37. Aceh Tengah dan Bener Meriah masing-masing tercatat mendapat empat paket, sementara Sabang tiga paket.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat konsumsi ikan Aceh pada 2024 sebesar 68,02 kilogram per kapita per tahun. Angka nasional pada tahun yang sama sebesar 58,76 kilogram.
Data DKP Aceh untuk 2022 yang diberitakan Antara juga memperlihatkan perbedaan antarwilayah. Konsumsi ikan di Pidie Jaya saat itu mencapai 84,23 kilogram per kapita per tahun, sedangkan di Aceh Tengah 47,72 kilogram.
Hafidh menilai daerah dengan konsumsi ikan rendah perlu diprioritaskan. Ia mempertanyakan besarnya porsi paket bagi wilayah yang menurutnya sudah relatif mudah memperoleh ikan.
“Bukankah ini seperti proyek menggarami lautan?” kata Hafidh.
Hafidh mendukung tujuan program untuk memperbaiki gizi generasi muda Aceh. Ia meragukan dampaknya jika warga di tiap wilayah hanya sekali menerima bantuan ikan kemasan.
“Lantas, kita berharap melahirkan generasi emas dari sekali makan ikan kemasan itu?” ujarnya.
Hafidh mengusulkan agar DKP mengalokasikan anggaran yang memadai untuk konservasi dan pemulihan ekosistem perairan, terutama di wilayah terdampak bencana.
Ia mendorong kerja sama lintas instansi untuk menelusuri penyebab kerusakan di darat dan laut, memperketat pengawasan, serta menindak pelanggaran,“perairan yang sehat akan menjaga ketersediaan ikan bagi warga dalam jangka panjang” tutupnya.