Pertemuan KontraS Aceh bersama lintas tokoh muslim di Rimo, Aceh Singkil, 19 November 2021. [Foto: IST] 

DIALEKSIS.COM |  Banda Aceh - Komitmen untuk menjaga keberagaman dan toleransi di Aceh Singkil membutuhkan upaya sinergis dari berbagai pihak, baik lintas suku dan agama. 

Komitmen ini terlihat dalam beberapa diskusi yang diadakan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melibatkan para tokoh dari lintas agama, tokoh perempuan, para pemuda dan beberapa organisasi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil diskusi bersama sejumlah tokoh muslim, akhir November 2021 lalu, KontraS menyimpulkan, para pihak sepakat untuk mendorong kembali ruang dialog membahas solusi untuk menjaga kerukunan umat beragama di Aceh Singkil, sekaligus mencari jalan tengah atas berbagai permasalahan terkait hal itu yang belum tuntas hingga kini.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra menuturkan, baik dari pihak muslim maupun kristen di Aceh Singkil sama-sama berkepentingan menjaga toleransi di daerah itu. Namun, perlu menjadi pembelajaran bahwa dialog perlu dilakukan berkesinambungan. Dalam artian, pemerintah diminta untuk serius memfasilitasi pertemuan kedua pihak, baik muslim maupun kristen, dan tidak membiarkan masalah pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil berlarut-larut.

“Jadi masyarakat juga menagih keseriusan pemerintah, baik di tingkat Aceh Singkil maupun pemangku kepentingan di tingkat provinsi, jangan biarkan rapat demi rapat membahas hal yang itu-itu saja, dan seakan tidak punya target serius kapan mau menuntaskan persoalan ini,” ujar Hendra, Minggu 5 November 2021.

Kendati sebagian besar pihak dari masing-masing agama berkenan membuka kembali ruang dialog, namun ia menegaskan, kewenangan untuk memfasilitasinya tetap ada di Pemerintah Aceh. Tentunya melalui tim terpadu yang dibentuk November 2020 silam.

“Leading sector tim terpadu ini berada di pundak Asisten I Pemerintah Aceh, Kepala Kesbangpol Linmas dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), masyarakat menunggu kerja-kerja nyata mereka,” tegasnya lagi.

KontraS juga menyayangkan banyaknya anggaran yang digelontorkan untuk upaya penyelesaian masalah toleransi di Aceh Singkil, namun pemerintah tampak diam dan tak menunjukkan usaha yang nyata untuk menuntaskannya.

Sementara, kata Hendra, riak-riak masalah sosial yang sesekali muncul di sana, kerap kali dipolitisir dengan motif SARA. Karena itu penting bagi pemerintah memastikan semua pihak menahan diri dan tidak terpancing dengan provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin membangkitkan sentimen tak berkesudahan.

“Jangan didiamkan saja, menunggu kapan benturan akan mencuat lagi, proses membangun dan memelihara keberagaman ini perlu kerja yang panjang. Pemerintah harus berkomitmen untuk menjajakinya tahap demi tahap, jangan berulang disitu-situ saja,” pungkas Hendra Saputra. []