FBA Gelar Workshop Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemangku Kepentingan di Aceh Besar. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bangun Aceh (LSM-FBA) gelar Workshop Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan di Aceh Besar, acara ini berlangsung di The Pade Hotel, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (23/9/2021).

Workshop ini bertujuan agar adanya koordinasi dan implementasi lintas sektor dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Serta melakukan penyegaran dan pembahuruan informasi mengenai konsep pembangunan inklusif disabilitas serta aktivitas pendukunganya, kepada pemangku kepentingan dan lintas sektor di Aceh Besar.

Kegiatan yang berlangsung dengan penerapatan protokol kesehatan ini menghadirkan fasilitator Erlina Marlinda dan Program Manajer FBA Asnawi Nurdin, yang dipandu Koordinator Program Aceh Community Based Inclusive Development, Nurul Asyura.

Direktur LSM FBA, Fakhrurrazi menyampaikan sudah empat tahun lebih projek pembangunan Aceh inklusif berbasis sumberdaya masyarakat berjalan, banyak melakukan berbagai kegiatan bersama dengan pemangku kepentingan di Aceh terutama di Aceh Besar.

Selama itu pula sudah banyak terjadi perubahan dan berbagai kemajuan yang didukung penuh pemerintah Aceh Besar, terutama dalam hal melahirkan Qanun Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

“Qanun ini menjadi landasan kita semua agar bagaimana semua masyarakat Aceh Besar memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati, menjalankan dan berproses dalam kegiatan pembangunan di Aceh Besar,” kata Fakhrurrazi.

Fakhrurrazi melihat meski berbagai capaian telah diraih dalam kegiatan itu namun disisi lain masih ada juga hal �“ hal yang harus ditingkatkan kedepan. Karena itu ia mengajak seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan untuk ikut berperan aktif berupaya memberikan akses kepada semua pihak terutama kepada orang dengan disabilitas.

“Karena setiap warga daerah itu memiliki hak baik dalam proses perencenaan, pembangunan yang merangkum semua komponen masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fakhrurrazi selama ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pemerinta Aceh Besar membentuk tiga puluh lima desa inklusif dengan orang disabilitas sudah memiliki peningkatan memiliki pekerjaan maupun usaha sendiri, artinya secara perekonomian mereka sudah beranjak menjadi mandiri, sebagaimana harapan bersama.

“Oleh karena itu sangat penting keberadaan kita hari ini disini untuk melihat dimana kedepan ada hal-hal yang harus lebih baik, disisi mana yang harus ditingkatkan bersama sama,” ajak Fakhrurrazi.

Lebih lanjut Fakhrurrazi menjelaskan FBA hanya sebuah lembaga kecil di Aceh yang bergerak di bidang ini, tapi yang terbesar kemampuan dan sarana adalah pemerintah. Menurutnya pemerintah memiliki fasilitas, wewenang secara undang-undang maupun anggaran sehingga lebih mudah bergerak.

Makan itu kata dia pihaknya mengajak kembali para pihak untuk kembali duduk bersama-sama untuk melihat dimana lagi yang harus ditingkatkan kedepan, apa lagi yang harus diperbaiki kedepan dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik.

Menurutnya tujuan pembangunan inklusif ini bukanlah semata-mata tujuan dan kepentingan FBA tapi tujuan kita bersama bagaimana memberdayakan agar orang tidak tertinggal, membuat orang menjadi bagian dari setiap proses sesuai dengan bidangnya.

“Kami hanya sebuah lembaga yang berusaha yang mengkoordinasikan, mensinergikan semua potensi yang ada agar tercapai tujuan bersama ini,” tutup Fakhrurrazi. []