Muhammad Nasir, S.IP., MPA., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penataan sumur minyak rakyat di Aceh memasuki babak baru. Pemerintah Aceh didorong memperkuat tata kelola produksi minyak rakyat melalui Instruksi Gubernur (Ingub) yang menempatkan koperasi sebagai kelembagaan utama dalam pengelolaan usaha.
Gagasan tersebut diinisiasi Muhammad Nasir, S.IP., MPA., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, melalui proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 68 Tahun 2026.
Dalam proyek bertajuk “Transformasi Penataan Sumur Minyak Rakyat Melalui Kebijakan Koprmira Aceh”, M. Nasir menawarkan pendekatan penataan yang tidak hanya berorientasi pada produksi minyak, tetapi juga kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
M. Nasir menjelaskan, langkah tersebut menjadi penting mengingat besarnya potensi sumur minyak rakyat di Aceh yang membutuhkan pengelolaan lebih terarah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Dari 2.097 sumur minyak rakyat yang diajukan Gubernur Aceh kepada pemerintah pusat, setelah verifikasi sebanyak 1.490 sumur telah disetujui,” ujar M. Nasir disampaikan kepada Dialeksis, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, jumlah tersebut memperlihatkan perlunya kebijakan yang mampu menjembatani kegiatan ekonomi masyarakat dengan ketentuan teknis dan regulasi sektor minyak dan gas bumi.
Salah satu langkah konkret yang telah dilaksanakan adalah pembinaan terhadap 12 koperasi pengelola sumur minyak rakyat pada akhir Oktober 2026 di Banda Aceh.
Kegiatan itu diikuti 21 peserta yang berasal dari empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen.
Para peserta memperoleh pembekalan mengenai tata kelola dan manajemen koperasi, legalitas usaha, perizinan kegiatan sumur minyak rakyat, serta penerapan Good Engineering Practices (GEP) dalam operasional produksi.
Pembinaan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan koperasi agar tidak sekadar menjadi wadah administratif, tetapi memiliki kemampuan kelembagaan dan manajerial dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui rancangan Ingub yang tengah didorong, penataan sumur minyak rakyat akan dilakukan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten, perangkat Pemerintah Aceh, serta pihak terkait lainnya.
Kebijakan itu dirancang mencakup pendataan dan verifikasi sumur berdasarkan inventarisasi resmi, penguatan kelembagaan koperasi, pemenuhan legalitas usaha, serta penerapan standar teknis produksi.
Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat juga menjadi bagian penting dalam rancangan penataan tersebut.
Selain itu, Ingub akan menjadi pedoman koordinasi dalam mekanisme penyerahan hasil produksi minyak kepada kontraktor yang mengelola wilayah kerja sesuai ketentuan kerja sama yang berlaku.
Dalam pembagian peran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh diarahkan untuk mengoordinasikan aspek teknis dan administrasi kegiatan sumur minyak rakyat.
Sementara Dinas Koperasi dan UKM Aceh berperan memperkuat kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, legalitas, serta kemampuan pengelola koperasi.
Meski demikian, M. Nasir menekankan bahwa penataan melalui koperasi tetap harus berjalan dalam koridor kewenangan pemerintah pusat, termasuk pemenuhan persetujuan Menteri ESDM dan mekanisme kerja sama dengan kontraktor pengelola wilayah kerja.
Artinya, pembentukan koperasi bukanlah pengganti kewajiban perizinan maupun pemenuhan standar keselamatan dan ketentuan teknis yang berlaku.
Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan sumur minyak rakyat diharapkan tidak lagi berjalan secara terpisah-pisah, melainkan berada dalam sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih jelas.
Gagasan M. Nasir juga membuka peluang agar aktivitas ekonomi minyak rakyat dapat memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat, terutama melalui penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dengan adanya kebijakan yang terarah, potensi minyak rakyat di Aceh diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki kepastian hukum, memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penataan ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Aceh tidak semata-mata mengejar hasil produksi, tetapi juga membangun tata kelola yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. []
Sebelumnya
