DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Eksekutif Wilayah-Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dapat membrantas mafia Minyak dan Gas (Migas) yang ada di Aceh.

Tata kelola Migas di Aceh masih amburadul. Dimana Negara belum bisa menjamin rakyat mempunyai manfaat dari penghasilan Migas yang diperoleh.

Hal tersebut disampaikan Munzir ketua EW-LMND), Senin(8/7/2019) kepada Dialeksis Media

"Secara aturan dan amanah Undang-Undang Migas di Aceh di kelola BPMA. Tapi pengawasan yang yang dilakukan selama ini terkesan lemah,"kata Munzir.

Dikatakan Munzir seperti kejadian  pada tanggal 5 Juli lalu telah kembali terjadi kebakaran sumur minyak illegal di desa seuneubok dalam, kecamatan Ranto peurlak, kabupaten Aceh timur. 

"Ini adalah bukti lemah nya pengawasan dan tata kelola migas kita yang tidak baik dalam pengelolaannya,"ungkap Munzir.

Ditambahkan Munzir secara sederhana kita dapat melihat ini adalah kali kedua kebakaran sumur minyak Illegal setelah kejadian pada bulan April 2018 lalu, kali ini kembali terdapat dua korban yang mengalami luka bakar serius akibat kebakaran tersebut. 

"Konsep tata kelola migas kita masih jauh dari cita cita rakyat, yaitu seluruh kekayaan alam di kuasai negara dan sebesar besar nya di pergunakan untuk kepentingan rakyat.dimana lembaga pengelolaan hanya mengontrol people bukan kontrol terhadap eksploitasi migas itu sendiri,"ungkap Munzir. (F/J)