Muhammad Furqan Firmandez, Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD-HIPMI) Aceh, Muhammad Furqan Firmandez menilik kondisi perekonomian Aceh yang masih belum mencapai kata sejahtera. 

Ia mengatakan, Aceh masih belum mencapai taraf kesejahteraan perekonomian karena masih kurangnya industri-industri yang ada di Aceh. 

Kondisi ini, lanjut dia, mengakibatkan minimnya peluang para pelaku usaha untuk bisa bergerak di sektor APBA.

“Artinya, tender itu terbuka ke siapa saja. Peluang itu harus terbuka ke siapa saja. Jangan hanya dijadikan monopoli-monopoli kecil, maksudnya hanya untuk sekelompok orang saja,” kata Furqan saat dihubungi Dialeksis.com, Selasa (4/5/2021). 

Furqan menegaskan, tak ada unsur menuduh dalam ucapan yang dikeluarkannya ini. Namun, ia mengatakan, fenomenanya bisa dilihat hari ini yaitu sangat sedikit sekali uang yang beredar di Aceh.

“Padahal kita punya APBA yang besar sekali. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan tender di situ,” jelas dia. 

Ia juga tak menafikan jika Aceh masih jauh termiskin. Sebenarnya, lanjut dia, dengan APBA yang besar harus menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di Aceh.

“Pelaku usaha kan punya karyawan, karyawan ini juga masyarakat Aceh. Artinya kalau kita ratakan distribusi pekerjaannya, tentu akan banyak perusahaan yang hidup. Sehingga bisa mampu menghidupkan para pekerja-pekerja lain,” jelas Furqan. 

Selain itu, Furqan menegaskan, Pemerintah Aceh saat ini masih belum memaksimalkan pengusaha-pengusaha lokal. Hal ini, kata dia, berdampak pada pekerja-pekerja lokal yang mayoritas adalah orang Aceh itu sendiri.

“Saya pernah melihat Pemerintah Aceh ngasih bantuan kepada para pelaku UMKM melalui salah satu dinas. Tetapi setelah diberi bantuan itu, apakah ada pendampingan. Apakah bantuan itu bisa jadi usaha, atau hanya sekedar ngasih bantuan terus usahanya nggak ada begitu , kita nggak tahu. Maunya kita itu pemerintah mendampingi usaha dia itu supaya bisa tumbuh,” kata dia.

Sementara itu, Furqan berharap agar pendistribusian pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bisa distribusikan ke kalangan pengusaha Aceh secara luas. 

“Tender ini harus terbuka untuk siapa saja, tidak hanya sekelompok orang saja. Kemudian, bagi pelaku UMKM ini terus didampingi, jangan hanya diberi bantuan saja tapi didampingi,” pungkas Furqan [ahyar].