Beranda / Berita / Aceh / Maraknya Ladang Ganja di Aceh, IKAN Minta Pemerintah Galakkan Program GDAD

Maraknya Ladang Ganja di Aceh, IKAN Minta Pemerintah Galakkan Program GDAD

Rabu, 20 Oktober 2021 18:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Ketua Umum DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN), Syahrul Maulidi. [Foto: IST]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Maraknya temuan puluhan ladang ganja di Aceh merupakan permasalahan yang lama dan terus terjadi berulang-ulang. Sampai saat ini baik dari Pemerintah Aceh dan dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian dan TNI belum mampu mengatasi permasalahan ladang ganja.

Diketahui, daerah yang rawan ditemukan tanaman ganja yaitu di Lamteuba Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah hingga Gayo Lues.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN), Syahrul Maulidi kepada Dialeksis.com, Rabu (20/10/2021).

"Ini harus menjadi PR buat kita semua, terutama masyarakat di sekitar ladang ganja tersebut, perlu perhatian dari pemerintah dan mencari solusinya. Terkadang alasan mereka menjadi petani ganja karena faktor ekonomi," ungkapnya.

Syahrul menegaskan, perlu perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Aceh khususnya terkait dengan maraknya peredaran narkoba bahkan ladang ganja yang sudah dibantai setiap saat, namun tetap tumbuh subur di Aceh.

"Artinya kalau ladang ganja ini sulit diberantas peredaran narkotika juga akan sulit, dengan semakin banyak ladang ganja ini maka akan semakin banyak juga peredaran narkoba yang akan beredar di Aceh," tuturnya dengan nada kesal.

Syahrul meminta, Pemerintah untuk menggalakkan program Grand Design Alternative Development (GDAD) kembali. Program GDAD itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk merubah petani ganja menjadi petani yang produktif dengan menanam pohon jagung dan lain-lain.

"Jadi menurut kami, program itu harus digalakkan kembali bahkan harus ditingkatkan jangan sampai masyarakat itu mereka merasa sulit dengan ekonomi di masa pandemi ini dan akan kembali menanam ganja," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah jangan setengah-setengah dalam menangani hal itu apalagi Aceh daerah darurat narkotika, sehingga perlu untuk koordinasi dengan institusi terkait.

Selain itu, pihak BNN juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar daerah rawan penanaman pohon ganja, harus turun ke lapangan dengan memberikan sosialisasi penyuluhan terhadap resiko yang akan mereka hadapi di kemudian hari saat berurusan dengan hukum.

"Paling penting jangan ada oknum-oknum dari lembaga terkait yang bermain-main dengan permasalahan ladang ganja, karena dikhawatirkan ada juga oknum-oknum yang menjembatani akses ladang ganja tersebut sehingga ada masyarakat yang tidak takut lagi ketika aparat keamanan melakukan pencegahan," pungkasnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda