Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021’ di kantor MaTA oleh ICW dan MaTA, Banda Aceh, Senin (18/4/2022). [Foto: Dialeksis/ftr]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - MaTA sebut pada tahun 2021-2022, APH di Aceh telah menetapkan 81 orang tersangka dari 27 kasus yang ditangani.

Hal tersebut dipaparkan oleh Hafijal dikantor MaTA, Banda Aceh (18/4/2022). “Kasus korupsi dana desa menjadi penyumbang angka-angka terbanyak dalam penyidikan kasus korupsi di Aceh tahun 2021-2022," sebutnya.

Hafijal mengatakan, bahwa kinerja APH dalam menyelesaikan kasus Korupsi di Aceh masih mengecewakan, selain kinerja tidak tidak sesuai target juga masih tebang pilih dalam penanganan kasus.

“Keberadaan Korsupgah KPK belum mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi di Aceh,” ucapnya.

Kemudian, Hafijal menyampaikan, relasi kekuasaan mempengaruhi kepada cepat dan lambannya penanganan kasus korupsi.

Sejauh ini, kata Hafijal, sektor Kebudayaan, Pendidikan, Transportasi, Dana Desa, dan Peternakan menjadi sektor penyumbang terbesar kerugian Negara pada tahun 2021-kuartal pertama 2022.

Dalam hal ini, MaTA merekomendasikan kepada APH (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK)untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dan penindakan.

“Pertama, APH juga harus meningkatkan kinerja, harus lebih transparan, dan bisa memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus serta bisa memberikan efek jera,” sebut Hafijal.

Kedua, meminta APH menjunjung tinggi Profesionalitas dan Integritas dalam penanganan kasus korupsi, tidak ada tebang pilih.

Ketiga, meminta pemerintah Aceh membangun Political Will dalam membangun pemerintahan yang bersih.

Keempat, MaTA dan masyarakat Aceh sangat membutuhkan pemimpin Aceh yang memiliki integritas, Moralitas, dan Etika dalam mengelola anggaran.

Kelima, kasus tindak pidana korupsi di Aceh menjadi perhatian setiap elemen, termasuk masyarakat Aceh itu sendiri. [ftr]