Logo MPU [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Tgk H Faisal Ali mengatakan, MPU secara kelembagaan belum pernah dan tak boleh menerima audiensi dari partai politik mana pun. 

Hal itu dilakukan demi menjaga independensi MPU secara kelembagaan agar terbebas dari persepsi dan keterkaitan dengan partai politik apapun.

"Kalau ada partai politik mengirim surat resmi ke MPU minta silaturahmi, dari dulu kita tolak. Kita sampaikan permintaan maaf," kata Tgk H Faisal Ali kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Sabtu (27/11/2021).

Bahkan, terkhusus untuk anggota MPU se-Aceh, Tgk Faisal berharap agar mereka betul-betul menjaga independensi kelembagaan dan tidak berada dalam politik praktis.

Oleh karenanya, Tgk Faisal mengungkapkan, setiap kali ada anggota MPU yang mencoba masuk ke dalam Parpol atau dicanangkan sebagai kandidat paslon, anggota MPU tersebut harus mengajukan surat pengunduran diri.

"Di Singkil ada anggota MPU dulu mencalonkan partai. Ditetapkan jadi calon terus harus buat surat pengunduran diri. Empat tahun yang lalu di Aceh Selatan juga ada anggota MPU yang harus mundur," jelasnya.

Tgk Faisal Ali juga menegaskan bahwa lembaga MPU sangat menjaga independensinya ini, hingga titipan politik saja tidak boleh ada di MPU.

"Kita di MPU juga tidak mau ada titipan-titipan politik. Mungkin, di tempat lain ada titip aspirasi namanya. Tapi di MPU tidak ada, tidak boleh," pungkasnya.