DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sejumlah Keuchik dalam wilayah Kecamatan Peusangan mengabarkan Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Peusangan Subarni Cs tetap ngotot (Bersikeras Kepala_red) memberangkatkan para Keuchik (Kepada Desa) di Kecamatan Peusangan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Pulau Lombok Provinsi NTB menggunakan dana desa sebesar Rp 16 Juta/Desa pada tanggal 15 September 2022 mendatang.

Kabarnya keberangkatan Keuchik tersebut tidak mendapatkan izin atau Surat Perintah Tugas (SPT) dari PJ Bupati Bireuen, Sekda maupun Kadis DPMGP-KB Bireuen dan Camat. 

Secara regulasi, Peraturan Bupati Bireuen (Perbup) Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBG tahun 2022. Di Bagian Kedua Pasal 9 yang mengatur Perintah Perjalanan Dinas Para Keuchik, jelas disebutkan perjalanan dinas Keuchik yang diselenggarakan diluar Provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat SKPK yang berwenang, seperti (Sekda, DMPG, dan Camat_) ini sesuai bunyi Pasal 9 Poin 7.

Sejumlah Keuchik dalam wilayah Kecamatan Peusangan menginformasikan, Senin (12/9/2022) dalam hal Bimtek Ke Lombok, Ketua BKAD Peusangan Keuchik Subarni tetap ngotot memberangkatkan Keuchik untuk mengikuti Bimtek.

Berbagai argumen dibangun oleh Ketua BKAD agar Keuchik mau berangkat ke Lombok. Mulai doktrin untuk kepentingan bersama hingga hasil dari kegiatan akan dinikmati bersama. 

"Kali ini kami tidak mau dibohongi lagi. Sudah cukup kegiatan yang dikelola oleh BKAD seperti Bimtek Ibu PKK habiskan anggaran desa Rp 2,5 juta/Desa, Bimtek Sikeudes habiskan anggaran desa Rp 6 juta. Semua kegiatan yang dilakukan tak seperti komitmen awal. Nah, kali ini kami tidak mau dimanfaatkan lagi untuk kepentingan seseorang. Lebih kurang 10 Desa dari total 69 Desa yang tak mau ikut Bimtek Ke Lombok," ujar salah seorang Keuchik Gampong di Kecamatan Peusangan yang tidak mau ditulis namanya dengan alasan akan dikucilkan oleh Kelompok Keuchik Subarni Cs.