DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan dua sikap Muhammadiyah terkait Pemilu 2024. Kedua poin tersebut telah disampaikan kepada para kader Muhammadiyah dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024. 

Pertama, Muhammadiyah akan tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak mendukung partai politik atau pasangan capres-cawapres tertentu. 

"Namun, Muhammadiyah menjalin komunikasi yang baik terhadap semua kontestan Pemilu 2024, baik partai politik ataupun Paslon Presiden dan Wakil Presiden," kata Mu'ti dalam Konferensi Pers di Universitas Ahmad Dahlan, Jumat (17/11/2023).

Hal kedua, lanjutnya, meskipun memberikan kebebasan kepada kader-kadernya untuk terlibat dalam politik praktis, mereka yang terlibat harus nonaktif dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah. 

 "Ketika Pemilu telah selesai, silakan menduduki lagi jabatannya (di Muhammadiyah). Kalau ada kader yang lolos jadi legislatif, maka harus memiliki akan aktif di Muhammadiyah atau di DPR," serunya.

Mu'ti juga menyampaikan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024. Pertama, Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap suksesnya Pemilu 2024, baik dalam pemilihan presiden maupun legislatif. 

Kedua, fokus konsolidasi adalah aspek internal keorganisasian Muhammadiyah, yang mencakup persiapan dan strategi organisasi menjelang Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, Mu'ti juga mengumumkan rencana diluncurkannya Dana Pendidikan Abadi Muhammadiyah pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-111 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu (18/11/2023). Tujuan dari penggalangan dana infak pendidikan ini adalah untuk mendukung sektor pendidikan.

Ketua PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah juga menyampaikan sikap dan posisi Pimpinan Pusat Aisyiyah menghadapi Pemilu 2024. "PP Aisyiyah menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemilu yang damai dan inklusif," terang dia. 

Ia menegaskan, PP Aisyiyah mendukung para kader perempuan untuk terlibat dalam Pemilu 2024. Namun, mereka juga harus menaati ketentuan yang ada, yakni kader Aisyiyah harus cuti terlebih dahulu dari jabatannya sebelum terlibat politik praktis dan dapat kembali ke Aisyiyah setelah tidak lagi terlibat politik praktis. 

PP Aisyiyah juga menekankan pentingnya memperhatikan para difabel dan memberikan dukungan kepada kader perempuan yang ikut berkompetisi dalam Pemilu. PP Aisyiyah juga mengusulkan agar pihak penyelenggara memperhatikan kebutuhan lansia, ibu hamil, dan menyediakan ruang menyusui. 

 PP Aisyiyah menyarankan agar visi dan misi Capres-Cawapres mencakup upaya konkret dalam mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, menekan tingkat kekerasan seksual, mengurangi angka stunting, serta memberikan dukungan konkret kepada pekerja dari kalangan perempuan.