Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Muslim SHI, MM. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Muslim SHI, MM mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak mengabaikan janjinya kepada masyarakat Nelayan di Aceh. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (15/2).

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Rabu (16/2/2022), Muslim menagih janji Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melalui Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini untuk membantu pengerukan Pelabuhan Lampulo, Kota Banda Aceh dan Pelabuhan Idi di Kabupaten Aceh Timur.

"Kita sudah sama-sama turun dan Pak Dirjen berjanji kepada masyarakat di sana untuk membantu pengerukan Pelabuhan Lampulo Banda Aceh dan Pelabuhan Idi di Aceh Timur. Tapi sampai saat ini belum dilakukan dengan alasan tidak ada anggaran,” ujar Muslim Anggota DPR RI Tiga Periode ini.

Padahal sebut dia, masyarakat Aceh sangat membutuhkan bantuan tersebut, karena menjadi harapan ribuan nelayan di Aceh.

“Sangat menyedihkan, ribuan nelayan di Aceh sangat membutuhkan. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Jika alasan tidak ada anggaran, maka katakan tidak ada anggaran saat kita berkunjung beberapa waktu lalu ke Aceh,” tegas Muslim.

Menurut Ketua Partai Demokrat Aceh ini, bantuan tersebut tidak terlalu berat asal serius untuk melakukannya, tetapi setiap ditanya ke Pak Dirjen dengan mudah dijawab tidak ada anggaran.

“Saya pikir ini harus clear, kalau memang tidak ada anggaran pada saat kita kunjungan, terus terang bilang saja tidak ada anggaran, sehingga masyarakat tidak berharap. Jangan sampai kita datang tapi tak pernah eksekusi,” ujar Muslim.

Muslim turut memberikan masukkan kepada Menteri KKP bahwa, pelabuhan besar di Aceh tidak banyak, hanya ada 2-3 pelabuhan yang sudah dijanjikan untuk dikeruk, dan kalau serius dikerjakan hanya memakan waktu satu minggu.

“Kalau memang ada kapal keruk, saya pikir tidak lama untuk mengeruknya, hanya dalam seminggu selesai itu. Karena itu, saya minta hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Selain itu, Muslim juga menyampaikan, KKP melalui Dirjen Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu juga sudah berkunjung bersama ke Aceh dan juga banyak masukan terkait induk ikan kerapu dari nelayan.

“Selama ini untuk mendapatkan induk ikan kerapu kita ambil dari Surabaya, Situbondo. Dan saya harap untuk wilayah Sumatera ini ada penangkaran induk ikan kerapu paling tidak ada di Kota Medan, sehingga biaya pengiriman tidak terlalu besar. Dan ini perlu dipikirkan, bukan hanya untuk Sumatera, tapi juga daerah lainnya,” tutur Muslim. []