DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Angka terakhir jumlah Covid-19 Aceh per tanggal 24 Agustus 2020 mencapai total positif 1.240 dengan sembuh 521, dirawat 682 dan meninggal 37 jiwa. Kondisi ini dipastikan tidak akan berhenti pada angka 2.000 tapi akan terus melonjak dengan deret hitung eksponensial hingga mencapai jumlah tertentu. Jumlahnya tidak akan dapat dihentikan jika cara kerja pemerintah Aceh masih seperti yang sekarang ini dengan kapasitas pemeriksaan laboratorium swab PCR yang terbatas (hanya laboratorium FK Unsyiah).

Kondisi ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes, Kamis (27/8/2020). Ia mengatakan, dengan tanggung jawab yang ada, tidak ada istilah terlambat untuk memberi yang terbaik bagi rakyat Aceh.

"Ada dua strategi besar yang bisa dilakukan untuk dapat mengendalikan serangan paparan covid-19 di masyarakat. cara yang pertama yaitu melakukan edukasi massif yang mampu meningkatkan public awareness dan terbangunnya early warning system di pedesaan atau gampong-gampong. Yang kedua, melakukan swab PCR massal di semua kluster yang telah terbentuk atau melakukan uji sampel untuk menjaring sebaran covid-19 yang belum terdeteksi," kata Dr. Nasrul.

Dalam hal edukasi, Aceh sebagai daerah dengan syariat Islam yang sangat menghormati tokoh-tokoh agama maka pemerintah Aceh perlu segera membangun kerja sama dengan seluruh ulama, da’i, tengku dan dayah seluruh Aceh.

"Melakukan pendidikan dan peningkatan pengetahuan covid-19 bagi mereka untuk bisa mengenal virus corona, mengetahui resiko, cara pengendalian dan metode penanganan warga positif covid-19. Materi ini semua menjadi bahan dakwah, khutbah dan tausyah para tokoh agama tersebut ketika berbaur dan kembali di kelompok masyarakatnya," tuturnya.

Selain dari kalangan tokoh agama, pemerintah Aceh juga harus mengoptimalkan edukasi covid-19 melalui perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di seluruh Aceh. 

"Terdapat sekitar 120 perguruan tinggi yang ada di Aceh dengan 200.000an mahasiswa, baik bidang kesehatan maupun mahasiswa bidang lainnya. Kekuatan jumlah intelektual terdidik yang menyebar di seluruh wilayah Aceh seyogianya dapat dikerahkan untuk kepentingan mengedukasi warga berkaitan dengan covid-19 tersebut," lanjutnya lagi.

Dr. Nasrul Zaman menambahkan, "Di setiap gampong selain pemerintah gampong juga ada pendamping gampong yang selama ini mendampingi gampong dari berbagai pembangunan gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Jumlah tenaga pendamping ini juga signifikan yaitu berkisar 4.000an tenaga pendamping. Jika ditambah dengan seluruh ASN, TNI/Polri maka akan ada satu juta lebih yang bisa digerakkan untuk mengedukasi warga masyarakat. semua ini kita sebut dengan melakukan TSM dalam mengkomunikasikan covid-19 ke masyarakat (terstruktur, sitematis dan massif)."

Strategi kedua tentang pelaksanaan swab massal yang bisa dilakukan pada cluster yang telah terbentuk atau melalui sampling pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada dan bisa berbasis gampong, unit kerja, ormas, kelompok pengajian, lokasi pendidikan, dan sejenis lainnya. Swab massal adalah satu-satunya metode yang isa digunakan untuk dapat memperoleh jumlah kulminasi angka positif covid-19 di Aceh kemudian dibangun strategi penangan untuk menurunkan angkanya secara gradual dan signifikan.

"Jika pada satu kluster sudah diketahui jumlah positif covid-19 nya maka dapat dilakukan isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit. Semakin banyak yang di swab dalam waktu yang cepat maka dengan sendirinya hal ini juga membantu menghentikan paparan covid-19 transmisi lokalnya. Pelaksanaan swab harus cepat termasuk juga hasilnya harus cepat diketahui dan diinfokan kepada para surveilance," tegas Dr. Nasrul Zaman.

Gampong dan puskesmas harus menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini. selama ini pemerintah Aceh memposisikan rumah sakit adalah yang utama dalam aktifitas penanganan Covid-19. Hal ini perlahan harus mulai diserahkan kepada gampong dan puskesmas sedangkan rumah sakit hanya untuk warga positif Covid-19 yang harus mendapat perlakuan medis saja.

Penanganan dari gampong tidak hanya soal edukasi warga saja tapi juga membangun mekanisme public awareness mulai dari pelaporan orang masuk gampong, informasi kesehatan, serta pelaporan dan kordinasi dengan puskesmas. Sistem informasi harus dibangun database yang terintegrasi untuk seluruh Aceh tidak boleh per wilayah saja.

Menurutnya, infrastruktur Covid-19 yang perlu ada dengan dukungan sistem informasi minimal 3, yaitu; sistem database, question & answered dan info APD. 

sistem data base adalah bentuk mengintegrasikan informasi dari daerah perbatasan, gampong dan info lainnya dari seluruh Aceh untuk bisa digunakan oleh masing-masing kab/kota se-Aceh. Questin and Answered adalah satu bentuk kumpulan informasi berkaitan dengan covid-19 mulai dari penjelasan covid-19, pencegahan dan penanganan oleh masyarakat, puskesmas atau oleh rumah sakit. Sedangkan info stocked adalah media komunikai pemerintah Aceh kepada masyarakat tentang keadaan APD dan kebutuhan dalam penanganan covid-19 lainnya yang dipublikasikan ke masyarakat. melalui info stocked ini warga bisa mengkonsolidasikan partisipasi dengan berbagai bentuk bantuan yang mungkin dibutuhkan.

Dr. Nasrul menekankan bahwa semua bagian strategi di atas tidak bisa dibuat terpisah dan parsial tapi harus masuk dalam satu strategi bersama yang komprehensif, koheren dan berkesinambungan. Strategi itu harus memuat rencana A, B atau C yang memungkinkan kemampuan dalam mengantisipasi keadaan lapangan berkaitan Covid-19 dan dampaknya. Strategi ini harus dibuat menyatu dengan strategi social safety net dan economic recovery strategy.

"Selanjutnya dibutuhkan tim khusus yang mampu menjalin dan membangun soliditas pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota juga mampu mendorong public awareness yang lebih besar sehingga mampu mendapatkan beragam bentuk partisipasi masyarakat," pungkasnya. (*)