DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Aceh sekaligus mantan tahanan politik dan narapidana politik, Nasruddin yang akrab disapa Nyak Dhien Gajah, melontarkan kritik pedas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
Menurut Nyak Dhien Gajah, BPKA dinilai tidak konsisten dalam menggunakan anggaran, terutama terkait pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menyoroti pernyataan BPKA yang menyebutkan tidak ada anggaran untuk membayar kebutuhan pelayanan masyarakat, namun di sisi lain pejabat BPKA justru rutin melakukan perjalanan ke luar daerah.
“Kepala BPKA sebulan bisa dua kali ke Jakarta. Dari mana anggaran untuk itu? Kaban dan stafnya hampir tiap bulan ke kota luar dengan alasan koordinasi. Dari mana anggarannya?” tegas Nyak Dhien Gajah kepada awak media, Jumat (18/7/2025).
Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya untuk turun tangan mengawasi penggunaan anggaran di BPKA.
Nyak Dhien Gajah juga menyoroti lemahnya kepedulian BPKA dalam mendukung pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Samsat. Menurutnya, baru setelah enam bulan berjalan, BPKA mulai melakukan pembayaran kebutuhan rutin seperti BBM, ATK, minyak genset, alat kebersihan, dan pemeliharaan kecil Samsat, yang seharusnya mendukung pelayanan langsung ke wajib pajak.
“Anggaran itu kan sudah jelas ada di DPA BPKA. Tapi malah sibuk dengan urusan lobby ke Jakarta hanya untuk mempertahankan jabatan Eselon II. Sering ke Jakarta pun hanya menghadiri acara yang sebenarnya bisa diwakilkan oleh bidang teknis,” ujarnya.
Nyak Dhien Gajah menduga perjalanan ke Jakarta lebih banyak terkait dengan upaya memperpanjang jabatan melalui jaringan di Kementerian Dalam Negeri.
“Kami minta BPK benar-benar mengawasi, supaya anggaran rakyat jangan habis untuk perjalanan pejabat yang tidak produktif. Prioritaskan pelayanan ke masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKA belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah tersebut. [*]