DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Alokasi Dana Otsus dan Migas diharapkan dapat di bagi rata pengelolaannya, atau 50 persen di kelola oleh Pemerintah Aceh, sisanya dikelola bersama oleh 23 Kabupaten Kota di Provinsi Aceh.

Otsus dan Migas di belah semangka pengelolaannya ini menjadi harapan para Kepala daerah di Aceh yang tergabung dalam Forum Asosiai Bupati/Wali Kota se-Aceh.

Sejumlah catatan di sampaikan kepala daerah tentang pelaksana dana otsus migas yang tidak sesuai kebutuhan daerah, terlebih lagi Daerah pada proses perencanaan dan penyusunan Program tidak dilibatkan.

Pertemuan para Kepala daerah dengan DPR Aceh berlangsung 9 Mei 2018 di Gedung DPRA.

"Kami sekarang hanya penerima manfaat." sebut Ketua Forum Asosiai Bupati/Wali Kota se-Aceh Saifannur

Bupati Bireuen itu mengatakan tidak ingin di libatkan dalam pengawasan Dana Otsus dan Migas yang di kelola oleh Provinsi Aceh, "Kami tidak mau terlibat, takut kami. Jika berurusan dengan aparat hukum, maka yang diperiksa adalah kami, sebagai penanggungjawab di daerah. Untuk itu, jika ada masalah nantinya, itu harus dikembalikan ke provinsi," sebutnya

Karena itulah Saifannur mengusulkan pengelolaan programnya harus diserahkan kepada kabupaten/kota. "Jangan seperti sekarang paksa-paksa usul, ternyata setelah kita tinjau tidak sesuai," sebutnya

Saifannur mengungkapkan pengalamannya selama 28 tahun sebagai kontraktor, sehingga memahami kebutuhan masyarakat, "kalau mau buat program, itu harus masuk kampung dan tanya dulu ke masyarakat." sebutnya. (j)