DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir kepada Dialeksis.com, Sabtu (2/4/2022) mengatakan terkait dengan ada usulan Penjabat Gubernur Aceh dari militer, baik dari TNI/Polri ini adalah ketakutan berlebihan pemerintah pusat terhadap Aceh, dan terkesan Aceh tidak aman. 

“Padahal Aceh sekarang aman dan tentram, masyarakat sudah hidup dengan damai, hanya saja perekonomian terpuruk pasca Covid -19 dan Covid 19 bukan hanya Aceh melainkan dunia secara umum,” sebutnya.

Kembali lagi terkait dengan penetapan PJ Gubernur Aceh, dalam hal ini Pakar mendesak pemerintah pusat dalam hal ini mendagri untuk mempertimbangkan agar penempatan PJ Gubernur untuk Aceh dari Sipil dan bukan Militer. 

“Kenapa bukan militer, karena daerah Aceh pasca konflik bersenjata dan rawan militer memimpin Aceh. Pertimbangannya masih terkesan wilayah Aceh di kontakan sebagai daerah hot spot conflict, jika kalangan militer di pilih jadi PJ gubernur Aceh,” jelasnya. 

“Bahkan membuat stigma urusan stabilitas keamanan menjadi penting di Aceh,” tambahnya. 

Khaidir menyampaikan, bahwa harus dingat kondisi keamanan di Aceh sudah sangat kondusif tidak butuh perlakuan khusus dengan menempatkan PJ dari kalangan militer. 

“Pertimbangan lainnya Aceh sangat butuh sipil yang berkarakter tegas, diterima, berpengalaman, komunikatif, orang pusat sehingga memudahkan urusan pembangunan dan implementasi kepentingan pemerintahan pusat,” tukasnya.

Lebih lanjut, Khaidir juga mengatakan, Hal lain yang patut di catat adalah masyarakat Aceh sangat susah berinteraksi jika dari kalangan militer disebabkan beban psikologi konflik yang masih membekas. 

“Harapan Pakar Aceh pertimbangan ini dapat dijadikan rujukan guna memilih sosok PJ gubernur Aceh yang akan di pilih dalam hitungan bulan ke depannya. Hal lain harapan kami agar seluruh masyarakat Aceh mendukung untuk PJ gubernur Aceh bukan kalangan TNI,” pungkasnya. []