Beranda / Berita / Aceh / Panglima Laot Aceh Sebut Tidak Semua Nelayan Faham Batas Wilayah

Panglima Laot Aceh Sebut Tidak Semua Nelayan Faham Batas Wilayah

Rabu, 07 Oktober 2020 18:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Indra Wijaya

[Wakil Sekjen Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek/Misran Asri]



Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Nyaris Dua Bulan Hilang, Tiga Nelayan Ulee Lheue belum Ditemukan, https://aceh.tribunnews.com/2019/05/13/nyaris-dua-bulan-hilang-tiga-nelayan-ulee-lheue-belum-ditemukan.

Penulis: Misran Asri

Editor: Jalimin



Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Nyaris Dua Bulan Hilang, Tiga Nelayan Ulee Lheue belum Ditemukan, https://aceh.tribunnews.com/2019/05/13/nyaris-dua-bulan-hilang-tiga-nelayan-ulee-lheue-belum-ditemukan.

Penulis: Misran Asri

Editor: Jalimin


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panglima Laot menyebutkan tidak semua nelayan Aceh itu paham akan batas zona wilayah negara laut Indonesia.

"Tidak semua nelayan kita paham mengenai batas wilayah ini. Karena laut kan nggak ada pagar," kata Wakil Sekjen Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek, usai menyambut 51 nelayan Aceh mendapat amnesti dari Raja Thailand di Anjongan Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (7/10/2020).

Ia mengatakan Pemerintah Aceh juga kerap melakukan sosialisasi kepada para nelayan itu terkait batas zona wilayah laut NKRI.

"Yah, selain nelayan yang tidak semua paham, teknologi kita juga kurang memadai untuk menentukan dimana batas negara Indonesia dan negara lain," ungkapnya.

Namun lanjut Miftach, juga sudah memberikan sosialisasi secara lisan kepada para nelayan untuk mematuhi batas wilayah ini. 

Sebab kata dia, negara lain untuk penjagaan batas zona wilayah itu sangat aktif.

"Negara lain itu sangat aktif menjaga batas wilayah berbeda dengan negara kita," ujarnya.

Terkait setiap tahunnya nelayan Aceh yang kerap ditanggkap oleh otoritas keamana negara lain dikarenakan melanggar batas wilayah saat melaut, Miftach mengatakan pihaknya telah memberi tiga usulan dari Panglima Laot kepada pemerintah.

"Pertama kita usulkan itu agar pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada nelayan, kedua meningkatkan pengawasan dan mengikat kerjasama dengan negara lain," pungkasnya.(IDW)

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda