Anggota Panwaslih Aceh Fahrul Rizha Yusuf. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panwaslih (Bawaslu) Provinsi Aceh rutin melakukan pengawasan pada masa kampanye untuk menghindari penyalahgunaan aturan yang berlaku.

Pertama, Panwaslih mengawasti perihal ketidaknetralan pihak-pihak yang dilarang dalam Undang-undang, seperti TNI-Polri, ASN, Aparatur Desa.

Anggota Panwaslih Aceh Fahrul Rizha Yusuf mengatakan terdapat beberapa laporan terkait ketidaknetralan kepala desa beserta aparatur, ada juga potensi ketidaknetralan ASN di kabupaten kota, semua itu sedang ditangani pihak Panwaslih.

"Selain itu, Panwaslih juga memantau berjalannya proses kampanye, karena ada beberapa wilayah terjadi perusakan alat peraga kampanye (APK) yang dilakukan oleh orang tidak dikenal," kata Fahrul saat diwawancarai Dialeksis.com, Minggu (24/12/2023).

Terkait itu, kata Fahrul, Panwaslih sedang melakukan pendataan APK mana saja yang rusak dan siapa pelakunya.

Di sisi lain, Fahrul mengingatkan kepada peserta pemilu agar tidak memanfaatkan program masif pemerintah dna melakukan intimidasi.

"Kami mendapat keluhan dari penerima manfaat adanya tindakan intimidasi dari pihak tertentu dengan menakut nakuti masyarakat, mereka bilang kalau tidak memilih calon tertentu maka program pemerintah itu tidak diberikan lagi," terangnya.

Sikap demikian dilarang, kata Fahrul, itu masuk ke dalam bentuk intimidasi untuk pemilih, padahal kedaulatan memilih ada di tangan pemilih.

"Kita berharap program pemerintah jangan dipolitisasi, rakyat harus jadi subjek, karena suara rakyat hak mandat UUD 1945," jelasnya.