Diskusi publik bertema Memperkokoh Peran Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Menangkal Paham Radikalisme, di Aula FISIP Unsyiah, Senin (23/12/2019) yang menghadirkan Kabid Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Dr Mukhlisuddin Ilyas MPd, Dr Zahratul Idami SH M Hum dan Juru bicara (Jubir) pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani yang dipandu moderator Ichsan Maulana. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemicu terpaparnya paham radikalisme hingga menjurus tindakan terorisme, tidak lagi karena faktor ekonomi dan sosial saja. Tetapi, pelayanan publik yang buruk juga merupakan pemicu radikalisme.

Hal ini disampaikan Kabid Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Dr Mukhlisuddin Ilyas MPd pada diskusi publik yang mengangkat tema Memperkokoh Peran Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Menangkal Paham Radikalisme, di Aula FISIP Unsyiah, Senin (23/12/2019).

"Hasil penelitian juga terbaru menyebutkan, seseorang terpapar radikalisme bukan lagi soal miskin, tetapi pelayanan publik yang buruk juga menjadi biang," sebutnya.

Menurutnya, di Aceh tidak lagi diskusi tentang radikalisme namun sudah kepada terorisme. Hal ini, merujuk pada catatan beberapa tahun silam, dimana tahun 2010 di Aceh, 12 kelompok melakukan latihan terorisme. Ia juga menjelaskan adanya pergeseran wilayah geografis gerakan terorisme.

"Beberapa alumni Jalin, baik Aceh maupun non Aceh mulai mengarah ke pegunungan, tidak lagi menyisir pesisir," urai Mukhlisuddin.

Saat fakta tersebut ia kemukakan beberapa waktu silam, orang-orang di wilayah tengah, seperti Kutacane, Takengon, Gayo, dan sebagainya menunjukkan respon marah. Namun, tak lama kemudian penelitian itu terbukti dengan tertangkapnya Hamzah (napiter) di Sibolga (pegunungan). Ia mengingatkan bahwa ke depan, sasaran bom bunuh diri arahnya menyasar perempuan dan anak-anak.

Untuk diketahui, hasil penelitian FKPT Aceh menemukan adanya transformasi radikalisme di Aceh, dari basis politik kepada agama. Indikasinya bisa dilihat seperti kasus, khatib diturunkan dari mimbar, terbangnya mimbar, dan sebagainya. 

Ada empat indikator radikal destruktif; menyebarkan intoleransi, anti NKRI, anti Pancasila dan selalu menyebarkan paham takfiri. Seminar publik yang dilaksanakan Prodi Ilmu Politik ini juga menghadirkan narasumber lain, Dr Zahratul Idami SH M Hum dan Juru bicara (Jubir) pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani yang dipandu moderator Ichsan Maulana. 

Zahratul Idami dalam penelitian menemukan bahwa radikalisme bagi mahasiswa di Aceh sangat negatif. Ia juga menggarisbawahi bahwa untuk menangkal radikalisme terutama bagi mahasiswa atau generasi yang rentan sebab berada di fase pencarian jati diri, ada satu cara sederhana. 

"Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, produktif," ujarnya. 

Kepada pemerintah, ia berharap dapat memberikan rasa adil bagi warga negara. Dengan begitu, paham radikalisme dapat diminimalisir. Jika tidak dibendung, dampaknya bisa menjalar bahkan menjadi bom waktu. 

"Bisa sampai people power, karena tidak diberikan hak menyampaikan aspirasi mereka," tutur Zahratul.

Senada dengan dua pemateri yang lain, Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani menilai radikalisme muncul karena ketidakpuasan. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga masih kurang, sekalipun sudah reformasi. (faj)