Anggota MAA Kota Subulussalam, Sobirin Hutabarat. [For Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Gubernur Aceh bersama Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh (MAA) diminta untuk tegas terkait status pembangunan Rumah Adat Suku Pakpak Suak Boang oleh Yayasan Pakpak Suak Boang Indonesia (YPSBI) kota Subulussalam.

Hal itu disampaikan Anggota MAA Kota Subulussalam, Sobirin Hutabarat.

"Ini wilayah Aceh. Kita minta ada ketagasan dari Gubernur, Wali Nanggroe dan Ketua MAA. Masalah ini menjadi bom waktu bila tidak cepat diatasi," ungkap Sobirin saat dihubungi Dialeksis.com, Selasa (19/1/2021).

Menurut Sobirin, bila suku Pakpak ini tetap berambisi mendirikan rumah adat Pakpak, persoalan tersebut akan menjadi konflik SARA di Kota Subulussalam, Aceh. Sebab menurutnya, Rumah Adat Pakpak merupakan adat yang berasal dari Sumatera Utara.

"Pakpak ini adalah suku dari Sumatra Utara. Jadi mereka datang kemari beberapa puluh tahun yang lalu. Hanya saja kita bukan tidak mengakui keberadaan mereka. Kita tetap mengakui. Tetapi seharusnya di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung," ungkapnya.

"Saya asli orang Batak, tapi nenek moyang saya sudah lahir besar di Aceh. Dan saya tidak pernah mengakui orang Batak, saya orang Aceh yang bermarga. Pertanyaan saya, andai Gubernur Sumatra Utara itu berasal dari Aceh, apakah rumah Aceh yang dibangun di Sumatra Utara? Ya, tidak lah. Tentu rumah adat Sumatra Utara, begitulah analoginya," tambahnya.

Anggota MAA Subulussalam berharap, suku Pakpak yang ada di Kota Subulussalam menghargai adat dan budaya setempat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gesekan secara berkepanjangan.

"Kita tidak anti suku dan agama apapun. Semoga bisa memposisikan diri sesuai posisinya. Mari kita hargai penduduk setempat, supaya tidak ada lagi masalah dan gesekan-gesekan ke depan," pungkasnya.