[Surat pesanan buku yang mulai diserahkan ke Keuchik-Keuchik Gampong yang ada di Bireuen, Foto : Fajri/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Bireuen -  Meski menua kritik dan protes. Untuk saat ini secara diam-diam PT Putra Mandiri yang beralamat di Jeulingke Banda Aceh yaitu sebagai pihak penyedia buku Perpustakaan  Gampong dan buku PAUD Gampong  anggaran dana desa (APBG_Perubahan) sebanyak Rp 10 juta/Gampong mulai mengirim penawaran ke Keuchik-Keuchik yang ada di Bireuen.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Dialeksis.com surat penawar beserta daftar pesanan buku (Invoice_red)  mulai dibagikan oleh pihak kecamatan kepada keuchik-keuchik gampong yang ada di Bireuen. 

Misalnya di Kecamatan Jangka dari total 46 gampong beberapa gampong sudah mulai menerima Invoice pesananan buku pustaka gampong. Hal yang sama juga dialami oleh Gampong yang lain yang di beberapa Kecamatan.

"Kalau kita menolak kita tidak berdaya, saat pengajuan APBG-Perubahan kalau belum dimasukan item pembelian buku pustaka Gampong kasie PMG tingkat kantor Camat mengatakan APBG-P yang kita ajukan belum lengkap dibilang, Setelah kita masukan item buku perpustakaan Gampong sebanyak Rp 10 juta baru dikatakan lengkap dokumen APBG-Perubahan yang kita ajukan,"kata seorang aparatur Gampong yang tidak mau ditulis namanya, Sabtu (29/8/2020) saat ditemui Dialeksis.com.

Padahal menurut sumber tersebut saat ini DD Perubahan sangat mendesak untuk digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti membayar jerih perangkat gampong serta berbagai kebutuhan lainnya. Namun karena terkesan diwajibkan untuk item pembelian buku semua APBG P yang kita ajukan jadi amburadur.

"Kita tak berdaya untuk menolak, kalau kita tolak APBG P tidak bakalan diproses, Saya salut sama Kecamatan Kota Juang dan Peusangan banyak keuchik yang menolak untuk beli buku perpustakaan Gampong,"cetus sumber tersebut lagi.

Sementara itu saat dimintai tanggapan secara terpisah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi  (MPO) Bireuen Syibral Malasi mengatakan persoalan buku perpustakaan Gampong bersumber dari Dana Desa Rp 10 juta/Gampong saat ini sedang menjadi polemik. Hal ini karena banyak dana desa sudah terpakai untuk BLT serta berbagai kebutuhan lainnya. Malah disuruh pula untuk beli buku semua desa anggarannya terbuang lagi untuk beli buku. 

"Sebaiknya pembelian buku perpustakaan gampong yang belum jelas manfaatnya dapat dihentikan. Uang Rp 10 juta/Gampong besar sekali nilainya kalau hanya untuk buku. Mari kita berfikir jernih apakah masyarakat membutuhkan buku saat situasi seperti ini,"kata Syibral.

Menurut HMI belum saatnya Gampong dipaksakan dengan cara diwajib?an membeli buku perpustakaan Gampong yang belum tentu jelas manfaaatnya disaat situasi Covid-19 ini.

[Foto: Fajri/Dialeksis.com]

"Ini bukan berarti kami tak suka terhadap buku, ini kita berfikir yang logis. Apakah yang dibutuhkan Gampong buku saat situasi seperti ini. Disaat dana desa fokus untuk memulihkan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi Covid-19,"pinta Syibral Malasi

Untuk itu HMI  mendesak Bupati Bireuen Muzakkar A Gani untuk mengevaluasi kinerja bahwanya yaitu Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berecana (DPMG-PKB) Bireuen. Bila perlu tak segan-segan mencopot Kadis DPMG-PKB dari jabatanya karena dinilai jabatan yang diembang bisa dimanfatkan oleh oknum-oknum tertentu mencari keuntungan untuk dalam pengelolaan dana desa. Sementara apakah yang dibutuhkan Gampong belum tak diprioritaskan.

"Masak kadis bisa diremot oleh oknum-oknum tertentu mencari untung dalam dana desa. Mana ketegasan Bupati Bireuen menilai kinerja bawahnya. Mana ilmu birokrasi , katanya beliau ahli birokrasi,"demikian kata ketua HMI MPO Bireuen. (Fajrizal)