DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan wakilnya Zainal Arifin kembali menyapa warganya lewat program Wali Kota Menjawab, Selasa (29/1/2019) di pendopo wali kota.

Disiarkan langsung melalui 10 stasiun radio lokal, dialog interaktif yang digelar oleh Bagian Humas Setdako Banda Aceh bulan ini mengangkat tema "Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak".

Sebagai narasumber hadir Kepala BKKBN Aceh Sahidal Kastri, Kepala DP3A Aceh Nevi Ariyani, Kepala DP3AP2KB Banda Aceh Media Yulizar, dan Kepala P2TP2A Banda Aceh Maisarah.

Mengawali pembicaraan, Wali Kota Aminullah mengatakan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memang sudah menjadi salah satu misi pemerintahannya. "Memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak menjadi salah satu fokus pembangunan Pemko Banda Aceh saaat ini."

"Sebagai kader masa depan, anak-anak Banda Aceh harus kita lindungi dari setiap bentuk tindak kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Kita harus berikan kesempatan sebesar-besarnya bagi mereka untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, termasuk dari sisi ekonomi harus tercukupi semua kebutuhannya," katanya.

Ia pun menyampaikan tekadnya untuk mewujudkan seluruh desa di Banda Aceh menjadi gampong ramah anak. "Kami targetkan sampai dengan akhir pemerintahan kami pada 2022 nanti, ke-90 gampong di Banda Aceh sudah kita canangkan sebagai gampong ramah anak," katanya.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, wali kota mengungkapkan mayoritas penerima bantuan modal usaha dari PT Mahira Muamalah Syariah (MMS) -lembaga keuangan mikro milik Pemko Banda Aceh- adalah kaum perempuan.

"Yang paling banyak yang kita bantu adalah kaum ibu terutama pelaku industri rumah tangga atau UMKM. Jumlahnya mencapai dua ribuan orang yang sudah kita berikan bantuan modal," ungkap Aminullah seraya menyebut bantuan paket persalinan lengkap bagi setiap ibu yang akan melahirkan juga telah diluncurkan pihaknya beberapa waktu lalu.

Kepala DP3AP2KB Banda Aceh Media Yulizar menambahkan, untuk memberdayakan kaum ibu di Banda Aceh pihaknya telah mendirikan Women Development Center (WDC) dan Balee Inong. "Lewat lembaga ini, secara rutin kita gelar pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kaum ibu."

"Untuk menyahuti aspirasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, Banda Aceh juga punya wadah Musrena; Musyawarah Rencana Aksi Perempuan. Rekomendasi atau usulan dari Musrena ini selanjutnya akan ditampung dalam Musrenbang kota," ungkapnya.

"Bukan hanya itu, lewat forum anak yang sudah kita bentuk, aspirasi anak juga akan ditampung. Begitu juga dengan kaum disabilitas, akan kita ikut sertakan dalam perencanaan pembangunan kota," ungkapnya lagi.

Selain itu, pihaknya juga telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) beserta rumah aman bagi korban kekerasan. "Petugas kita lengkap mulai dari psikolog hingga pengacara. Kita punya call center di nomor 081224164416. Dan alhamdulillah kita baru meraih penghargaan sebagai P2TP2A terbaik se-Aceh karena 100 persen kasus yang masuk kita tangani," ujar Media.

Sementara itu, Kepala BKKBN Aceh Sahidal Kastri menyebutkan angka ketergantungan penduduk Banda Aceh sudah cukup baik yakni di kisaran 30 persen (data BPS 2016). "Kabupaten/kota lain masih di atas 50 persen, hanya Banda Aceh yang sudah lebih baik. Artinya tingkat ketergantungan anggota keluarga yang bukan angkatan kerja kepada kepala keluarga sudah semakin berkurang," ungkapnya.

"Untuk menekan angka ketergantungan penduduk yang akan berdampak pada peningkatan kesehatan dan ekonomi masyarakat, pihaknya secara intensif mensosialisasikan 4T atau empat terlalu yakni jangan terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran, dan jangan terlalu banyak anak."

Dan lewat P2TP2A Aceh, sambungnya, pemerintah provinsi juga punya tiga program prioritas yakni mengakhiri segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi. "Kami berharap Banda Aceh dapat menjadi pilot project untuk program tersebut. Untuk itu komjitmen dan dukungan dari Pak wali sangat kami harapkan," pungkasnya.

Acara yang diisi dengan sesi tanya-jawab antara para narasumber dengan warga kota via telepon dan aplikasi WhatsApp tersebut turut dihadir oleh Ketua DWP Banda Aceh Buraida, Ketua Persit Kodim 0101/BS, dan Wakil Ketua Bhayangkari Polresta Banda Aceh, para Kepala SKPK, dan camat se-Banda Aceh. (Jun)