Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra. [Foto: IST]  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia diperingati setiap 10 Desember. Hari ini menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak asasi setiap insan manusia di dunia.

Hari HAM Sedunia tahun 2021 mengangkat tema mengenai kesetaraan. Artinya, semua manusia adalah sama.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Saputra mengatakan selama ini peran pemerintah dalam proses penegakkan HAM masih setengah hati.

"Satu sisi, dia membutuhkan mekanisme upaya penyelesaian melalui Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Di sisi lain mereka membiarkan mereka bekerja sendiri tanpa koordinasi dan sebagainya," ujar Hendra kepada Dialeksis.com, Jumat (10/12/2021).

Momentum hari HAM sedunia kali ini, KontraS sebagai lembaga yang mengedepankan HAM ikut prihatin dengan 5 tahun Pemerintah Aceh yang dipimpin Nova Iriansyah.

"Hari ini, capaian situasi penegakan HAM itu malah hampir stagnan, kita tidak bilang menurun karena memang tidak terlihat perannya," ungkapnya.

Momentum Hari HAM Sedunia 2021, KontraS Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan data-data yang akan segera diserahkan oleh KKR Aceh yaitu pemenuhan hak 5.264 orang korban konflik yang telah mengakses layanan KKR Aceh, sebagai nama-nama korban pelanggaran HAM di Aceh.

"Kalau ini dilakukan dalam waktu dekat, bisa jadi kado terbaik dari Aceh dalam memperingati Hari HAM Internasional. Dan menjadi kado terbaik pemerintahan Nova untuk korban menjelang akhir masa jabatan," terangnya.

Di sisi lain, Hendra masih sangat pesimis melihat itu akan terwujud. Karena di pemerintahan Nova Iriansyah sendiri sudah pernah direkomendasikan reparasi (pemulihan) mendesak bagi 245 korban. Namun, sampai hari ini belum ada realisasi dan belum ada kepastian di 2022 kedepan akan ada realisasi atau tidak.

"Sebenarnya tidak ada kendala untuk itu, malah uang Aceh Silpa lagi tahun ini, kenapa untuk alokasi itu tidak dialokasikan dan semoga di 2022 bisa ada pengalokasian," pungkasnya.