DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yang telah berdiri sejak 44 tahun itu sudah menjadi organisasi profesional dan berpengaruh dalam pembangunan Aceh. Menurutnya, dengan kepengurusan yang sebagian besar diisi oleh orang-orang kredibel dari perguruan tinggi, menjadikan HPJI khususnya HPJI DPD Aceh dapat menjadi andalan untuk pembangunan infrastruktur di tanah rencong itu.

"Ditakdirkan hari ini sebagai kepala Pemerintah Aceh saya harus mengandalkannya (HPJI)," ujar Nova saat membuka Rapat Umum Daerah HPJI Aceh di Grand Nanggroe Hotel, Banda Aceh, Sabtu (23 Maret 2019).

Nova menjelaskan saat ini laju perubahan zaman semakin cepat termasuk dalam pembangunan infrastruktur jalan. Perubahan infrastruktur tersebut mencakup dalam aspek desain maupun metodelogi pembangunannya. Oleh sebab itu, lanjut Nova, HPJI harus berinovasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur khusunya untuk pembangunan jalan agar wadah tersebut tetap eksis.

"Wadah seperti HPJI saya pikir tidak akan pernah berhenti berinovasi, tidak akan pernah stagnan dalam menghadirkan pengembangan jalan dan jembatan yang sesuai dengan zamannya," ujar Nova.

Selain memiliki kualitas yang baik dalam pembangunan, kata Nova, HPJI juga harus memiliki akreditasi organisasi sesuai dengan tuntutan Undang-Undang. Sehingga eksistensi anggota dan organisasi tervalidasi.

"Inilah tantangan pengurus HPJI. Tantangan utamanya bagaimana bisa eksis dengan dejure melalui sertifikasi anggotanya maupun asosiasinnya, himpunannya. Di sisi lain eksistensi harus dijaga melalui kinerja dan profesionalitas anggota HPJI," ujar Plt Gubernur.

Untuk menghasilkan anggota HPJI yang berkualitas dalam pembangunan jalan dan jembatan, Nova menganjurkan agar organisasi tersebut melakukan regenerasi kepemimpinan dalam kepengurusannya secara sehat. Ia berharap Rapat Umum Daerah itu dapat menghasilkan kepengurusan yang baik.

Sementara itu, Ketua DPP HPJI, Taufik Wijoyono, menuturkan untuk menjadikan organisasi tersebut eksis dan berkualitas, para anggotanya harus menjalankan aksi sesuai dengan visi misi organisasi tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan mendorong kompetensi dan profesionalisme anggotanya dengan mewujudkan sertifikasi. Kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan. Sebab HPJI dituntut untuk menfasilitasi diskusi-diskusi teknis.

Selain itu, Taufik menuturkan bahwa HPJI akan memfasilitasi aspirasi publik terhadap segala keluh kesah dari pembangunan yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut.

"Semakin kesini, publik semakin kritis, kita lihat saja dalam sosial media dan itu menjadi tantangan kita. Dalam waktu lima menit dapat diketahui siapa kontraktornya, siapa konsultannya," kata Taufik.

Dalam kesempatan itu, ia berharap dan yakin DPD HPJI Aceh akan terus melakukan kegiatan dan konsolidasi antar anggota. Dengan demikian, HPJI Aceh dapat menjadi panutan bagi DPD Provinsi lain. (h)