Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil. Foto: Foto: Nora/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil, menegaskan pentingnya pemulihan hak korban konflik sebagai prioritas utama dalam anggaran pemerintah Aceh. 

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pada program yang berfokus pada pemulihan korban konflik, yang dianggapnya sebagai kunci utama untuk membangun Aceh ke depannya. 

“Pemulihan hak korban adalah kunci dari segalanya. Jika ada efisiensi, lebih baik dikurangi anggaran untuk tunjangan kerja DPR atau perjalanan dinas SKPA, daripada mengurangi anggaran untuk pemulihan korban,” ujar Khairil kepada Dialeksis, Selasa (25/2/2025). 

Menurutnya, masalah utama dalam pembangunan Aceh bukanlah kurangnya keinginan bekerja, melainkan dampak trauma akibat konflik yang berlangsung selama 30 tahun. Masyarakat Aceh, kata Khairil, masih membawa trauma yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pemulihan bagi korban konflik sangat penting untuk mewujudkan Aceh yang damai dan tanpa dendam. 

“Jika masyarakat sudah pulih secara emosional, maka akan tercipta ruang yang lebih sehat untuk membangun Aceh tanpa dipenuhi rasa dendam,” tambahnya. 

Khairil juga menekankan bahwa sebelum mengambil keputusan efisiensi anggaran, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan tantangan di setiap dinas. 

“Evaluasi dulu secara menyeluruh. Apa yang tercapai, apa yang menjadi kendala. Setelah itu baru dapat diputuskan apakah efisiensi itu perlu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kegiatan seremonial pemerintah yang sebaiknya dipotong dan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pemulihan korban atau kebutuhan masyarakat lainnya. 

“Masyarakat Aceh masih membawa trauma yang belum selesai. Pulihkan masyarakat dulu, baru bicara efisiensi anggaran,” katanya.

Khairil menyarankan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran sebagai strategi utama, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap institusi dan program yang ada. Ia mencontohkan, program yang dilaksanakan oleh SKPA harus dievaluasi terlebih dahulu, termasuk kendala yang dihadapi dan capaian yang telah dicapai.

Dalam hal penggunaan anggaran fisik, seperti pembangunan gedung, Khairi mengingatkan agar pemerintah lebih bijak. “Jika gedung yang dibangun tidak pernah dimanfaatkan, lebih baik alihkan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan atau bantuan modal kepada masyarakat,” pungkasnya.