DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh segera menyusun Rencana Pertumbuhan Hijau (RPH) atau Green Growth Plan untuk Aceh.  Rencana ini adalah rumusan rencana strategis dan rencana aksi untuk implementasi program aceh green sebagai salah satu dari limabelas program strategis yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017 – 2022 yang mengusung visi pembangunan "Aceh Hebat".

Green Growth atau Pertumbuhan Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial.

Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam, pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

"Pemerintah Aceh hari ini resmi memulai kerja sama penyusunan Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh bersama dengan para mitra pembangunan dan pemangku kepentingan. Kami berharap RPH ini akan membantu perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan, tanpa abai terhadap kelestarian lingkungan," ujar Ir. Nova Iriansyah, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, usai penandatanganan nota kesepahaman RPH Aceh di Rumah Dinas Wakil Gubernur Blang Padang, Banda Aceh, Kamis (8/8).

Salah satu mitra pembangunan RPH Provinsi Aceh, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) menyambut baik komitmen Pemerintah Aceh tersebut.

"Visi Aceh Hebat dengan program Aceh Green sejalan dengan prinsip dan konsep model bisnis yang didukung oleh rantai pasok berkelanjutan yang sedang dipromosikan YIDH. Kami dengan senang hati akan mendukung penyusunan RPH ini, dimana bagi kami RPH Aceh adalah langkah awal mendorong model bisnis rantai pasok berkelanjutan berbasis kemitraan lintas pihak, yang mencakup pemerintah lokal dan para pelaku dalam rantai pasok komoditas berkelanjutan dan masyarakat secara umum," kata Fitrian Ardiansyah, Ketua Yayasan Inisiatif Dagang Hijau.

Yayasan Inisiatif Dagang Hijau merupakan institusi nirlaba yang mendukung rencana pertumbuhan hijau di Indonesia, guna memperluas akses pasar komoditas Indonesia ke dunia internasional lewat praktik pertanian dalam arti luas, dagang dan manajemen yang berkelanjutan.  Rencana pertumbuhan hijau ini dibangun melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendekatan lanskap dan komoditas berkelanjutan yang sejalan dengan UN Sustainable Development Goals (SDGs) dan komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) Perjanjian Paris.

Sebagai bagian dari upaya realisasi RPH, pembangunan model pada yurisdiksi kabupaten telah dimulai di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.  Pada kesmpatan yang sama juga dilakukan penandatangan komitmen bersama para pihak untuk membangun model operasional RPH Aceh di Kabuapten Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang.  Dari pihak swata global hadir Unilever dan Musim Mas, produsen diwakili oleh Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh.   Dari Pihak Pemeritah Aceh diwakili oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Bupati Aceh Tamiang dan Perwakilan Bupati Aceh Timur sebagai pihak Pemerintah Kabupaten yang menjadi model penerapan RPH dan YIDH sebagai mitra non-pemerintah.

Hadir juga dalam acara penandatanganan MOU dan Komitmen Bersama diatas perwakilan Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta.  Sebagaimana diketahui, Norwegia adalah salah satu negara donor yang memiliki komitment kuat untuk mendukung inisiatif dan program terkait perbaikan tatakelola pemerintahan, kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia.[pd]