DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh harus cari jalan keluar untuk membayar premi kesehatan masyarakat Aceh yang selama ini ditanggung dalam program JKA. Supaya masyarakat Aceh secara umum masih bisa mengambil manfaat dari program JKA selama ini dirasakan, tanpa dibebani oleh pembayaran premi.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Nasrul Hadi mengatakan, pemerintah harus ada solusi optimalisasi anggaran untuk menanggung premi masyarakat Aceh. 

“Apakah sumbernya dari PAD, dana Otsus atau pendapatan lain yang sah. Karena Aceh ini punya dana, tinggal pengelolaan saja yang benar sesuai aturan yang berlaku dan ada manfaat bagi masyarakat, salah satunya program kesehatan dan jaminan sosial,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (11/3/2022).

Kemudian, dirinya menyampaikan, perlu disadari bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelaksanaan jaminan sosial ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Selama ini banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selama ada JKA, masyarakat bisa rutin cek kesehatan dan mau melakukan pengobatan. Mungkin berbeda apabila tidak ditanggung oleh JKA,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Nasrul Hadi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh juga harus melihat UUPA. 

“Pada Pasal 224 UUPA menetapkan Setiap penduduk Aceh Ayat (1) mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujutkan derajat kesehatan yang optimal,” pungkasnya. [ftr]