DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, menerima kunjungan rombongan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR -RI), di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (20/5/2022).

Kedatangan anggota dewan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR-RI, dalam rangka reses masa persidangan ke-5 tahun 2021 - 2022.

Topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu berkaitan dengan seputar perkembangan dunia pendidikan di Aceh.

Tampak hadir dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama, Kepala Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XIII Aceh.

M Jafar, menyampaikan, pembenahan di dunia pendidikan terus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Aceh. Salah satu kabar gembira terkait pendidikan Aceh, yaitu dalam pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2022, Aceh berhasil menempati posisi lima besar secara nasional dari jumlah kelulusan siswa/i SMA dan SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Ia menyebutkan, capaian itu berdasarkan data yang dikeluarkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT), yang mengungkapkan jumlah siswa/i SMA dan SMK dari Provinsi Aceh yang terdaftar pada SNMPTN tahun 2022 mencapai 14.768 orang dan yang diterima 5.793 orang.

“Jumlah itu meningkat bila dibandingkan dengan hasil penerimaan siswa/i yang lolos pada tahun 2021 lalu yaitu 5.626 orang, artinya terjadi peningkatan sebanyak 167 orang dalam jangka waktu setahun,” kata M Jafar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh.

Adapun daerah yang berhasil masuk 5 besar peringkat nasional dalam pendaftar yang lolos dan diterima di perguruan jalur SNMPTN tahun 2022 adalah, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah 17.807 orang, peringkat kedua Provinsi Jawa Barat 11.929 orang, tiga Jawa Tengah 9.762 orang, keempat Sumatera Utara 8.776 orang, dan Aceh menempati rangking kelima 5.793 orang.

Sementara itu, kata Jafar, untuk kategori rasio persentase penerimaan, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang berhasil masuk rangking 10 besar secara nasional. Dengan rasio penerimaan 39,23 persen dengan menempati posisi ke 6 secara nasional.

Berdasarkan jumlah itu, kata Jafar, Aceh berhasil menjadi jawara di pulau Sumatera, dengan mengungguli daerah lain, yaitu Kepulauan Riau yang mencatat rasio penerimaan 32,13 persen dan menduduki peringkat ke 13. Sedangkan Sumatera Utara, meskipun meraih posisi ke 4 pada penerimaan jumlah siswa yang lulus, namun nilai rasio penerimaannya 18,76 persen jauh tertinggal di bawah Aceh, sehingga menempati posisi ke 26 secara nasional.

“Di samping pencapaian itu, tentunya perjalanan untuk membangun pendidikan Aceh masih panjang, dan banyak hal yang masih harus dibenahi. Oleh sebab itu, kami sangat berharap kunjungan Tim Komisi 10 dapat pula ikut berperan mendorong peningkatan mutu pendidikan di Bumi Serambi Mekkah,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menuturkan kedatangan timnya di momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi sebuah kegiatan yang berharga untuk memperoleh informasi akurat, unik dan beragam dari daerah Aceh.

“Berbagai aspek pendidikan yang dibahas mulai dari ketimpangan dari satu daerah dengan daerah lain, lalu kebutuhan sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, persoalan daerah kota, kepulauan, dan terpencil. Kemudian permasalahan SDM guru dan sarana dan pra sarana, semua membutuhkan dukungan spesifik,” ujarnya.

Hetifah mengatakan, setiap hal yang telah didiskusikan pada pertemuan tersebut, akan menjadi satu rekomendasi, untuk kemudian dilaporkan dan dikomunikasikan dengan pihak Kementerian dan mitra terkait.

“Seperti sport sains, PON bukan hanya Kemendikbud tapi Kemenpora, atau hal yang berkaitan pemuda olahraga, pariwisata, bisa saja kita sampaikan. bahkan bukan tidak mungkin hal di luar dari komisi 10 seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk membahas terkait tunjangan bagi guru-guru daerah 3T. Hasil pertemuan ini jadi bahan penting untuk pembahasan di masa sidang akan datang,” pungkasnya. [HA]