Asisten Pemerintahan dan Keistemewaan Aceh M Jafar bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi serta SKPA terkait lainnya, menerima kunjungan audiensi Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis (13/1/2022). [Foto: IST] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar bersama dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, menerima kunjungan audiensi Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK), di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Kamis (13/1/2022).

Melalui Manager Poverty and Social Development Section, Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy Jakarta, Astrid Kartika, yang difasilitasi oleh KOMPAK Aceh.

Pertemuan itu juga mendiskusikan berbagai program tata kelola pemerintahan, dan beragam kendala dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna untuk menyinkronkan ragam inovasi kerja yang akan ditawarkan oleh kedutaan Australia di Aceh.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Azhari, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) T. Syarbaini, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Syakir dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis.

Kemudian perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar, dalam pertemuan itu mengapresiasi serta berterimakasih atas kontribusi KOMPAK dalam membantu Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan Kota hingga tingkat desa, mengingat program kerja mereka akan berakhir pada Juni tahun ini.

“Mudah-mudahan hingga Juni tahun ini bisa bejalan baik sesuai yang diharapkan,” ujar Jafar.

Terkait rencana kerja selanjutnya, yang akan dimulai di tahun 2023 mendatang, Jafar mengungkapkan, Pemerintah Aceh menyambut baik serta akan mendukung penuh langkah ke depan, guna untuk mewujudkan kemajuan Aceh.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi dalam kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran program seperti KOMPAK sangat penting dan dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh. Karena untuk mengatasi permasalahan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya mengandalkan satu pihak saja.

“Sesuai arahan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh berharap program KOMPAK bisa terus dilanjutkan,” kata Mawardi.

Karena itu, Mawardi berharap, kerja sama yang sudah terjalin antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Australia melalui KOMPAK, dapat dilanjutkan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat Aceh.

Sebagaimana, diketahui KOMPAK merupakan program kemitraan Pembangunan Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.

Sementara itu, Manager Poverty and Social Development Section, Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy Jakarta, Astrid Kartika, menyampaikan bahwasanya program KOMPAK Aceh akan berakhir pada Juni 2022 ini, dan pelaksanaan Forum Inspirasi kemarin menjadi puncak hari perpisahan KOMPAK di Aceh.

“Kami atas nama Pemerintah Australia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atas kerja sama dan dukungan positifnya terhadap program KOMPAK selama ini,” sebutnya.

Kemudian, ia menjelaskan program KOMPAK telah berakhir, namun pihaknya ingin menawarkan kembali kerja sama yang akan membantu Pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan dan tata laksana disentralisasi, termasuk disentralisasi asimetris di provinsi khusus.

“Untuk lokasi kerja sedang diputuskan oleh pemerintah pusat, tapi yang sudah dipastikan di Aceh, sedangkan daerah lain masih dalam negosiasi,” sebutnya.

Maka itu, pertemuan hari ini untuk meminta izin, serta melakukan diskusi terkait program yang akan berjalan selama 8 tahun tersebut. Fokus kerjanya terhadap disentralisasi asimetris, diantara perencanaan penganggaran dana daerah, harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah, dan lainya yang berkaitan dengan disentralisasi.