DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah diminta meningkatkan komitmennya guna perbaikan baik pada kualitas sistem akuntabilitas kinerja maupun implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ikut meningkat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, saat pembukaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh, di Hermes Palace Hotel, Rabu 03/10/2018.

"Kami harap kepada tim pemerintah Aceh dan tim pemerintah kabupaten/kota agar memberi akses dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh tim evaluator Rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluator nantinya dapat ditindaklanjuti segera oleh masing-masing SKPA terkait dan pemerintah kabupaten/kota," kata Andalah.

Andalah mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi atas sistem AKIP di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, kelemahan yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir adalah belum sinerginya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan sistem AKIP.

Karena itu, Andalah menyebutkan perlu dilakukan penyempurnaan pada RPJMD dan Renstra OPD dengan memperbaiki tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil disertai dengan target-target kinerja yang relevan dan dapat diukur sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. (H)