Diskusi mengenai pemberian pendapat hukum terkait pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Aceh Jaya, Kamis (24/8/2023) secara luring dan daring melalui aplikasi zoom. [Foto: Humas Aceh Jaya]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin S.Sos., M.Si menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa BUMDesa. Ia juga menekankan perlunya menjaga integritas dalam melaksanakan proses ini, guna memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Pj Bupati saat memimpin diskusi mengenai pemberian pendapat hukum terkait pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Aceh Jaya, Kamis (24/8/2023) secara luring dan daring melalui aplikasi zoom.

"Kebetulan waktu Bapak Presiden berkunjung ke Aceh, Pak Mendagri dan Menteri Koperasi sudah mengikrarkan akan memberikan satu pabrik minyak goreng merah di Aceh Jaya yang akan kami persiapkan lewat mekanisme koperasi. Kemudian PEMA (Perusahaan Modal Aceh) sedang didiskusikan untuk pembangunan PKS (pabrik kelapa sawit) satu lagi yang dimiliki oleh PEMA dan BUMDes, harapan kami mereka menjadi hilirisasi di bidang sawit sampai kepada minyak makan," tutur Dr Nurdin.

"Selain itu ada anak usaha lagi yang sedang dibentuk untuk bisnis peternakan, Alhamdulillah Pak Gubernur memberikan dana sebesar Rp1 miliar untuk bibit sapi dan pakan dan dari Pemda Aceh Jaya sebesar 600 juta yang tadinya itu diberikan untuk kelompok saya rubah menjadi penerimanya Bumdesma. Sehingga hibah-hibah ini akan ada kapitalisasi modal di tingkat masyarakat. Bumdesma sebagai induknya, nanti akan ada anak usaha yang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Harapannya ekosistem bisnis di Aceh Jaya ini bisa terbentuk," lanjut Pj Bupati.

Sekda Aceh Jaya, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pj. Bupati dalam memfasilitasi diskusi semacam ini. Ia menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa akan membawa dampak positif bagi perkembangan BUMDesa serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan pengadaan barang/jasa BUMDesa di Aceh Jaya. 

Kerjasama dengan LKPP diharapkan dapat memberikan arahan yang kuat mengenai aspek hukum dan administratif dalam proses pengadaan tersebut, sehingga BUMDesa dapat beroperasi dengan efisien dan transparan untuk masyarakat yang lebih sejahtera. [HAJ]