Kegiatan Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan di Aula Lt 4 Gedung Mawardi Nurdin, Selasa (21/5/2024) terus digalakkan untuk mencapai target bersama. [Foto: Prokopim BNA]

DIALEkSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh terus menunjukkan komitmen dalam upaya menurunkan kasus stunting di Kota Banda Aceh. Berdasarkan data tahun 2022, angka stunting di Kota Banda Aceh mencapai 25,1%, namun di tahun 2023 angka tersebut berhasil turun menjadi 21,7%.

Penurunan sebesar 3,4% ini mencerminkan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, dalam mengatasi masalah stunting yang telah lama menjadi perhatian serius.

Untuk itu, Kegiatan Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan di Aula Lt 4 Gedung Mawardi Nurdin, Selasa (21/5/2024) terus digalakkan untuk mencapai target bersama. Rakor TPPS dengan tema Mari Tingkatkan Peran dan Fungsi TPPS Gampong bersama TPPS Kota ini merupakan lanjutan dari menindaklanjuti hasil lokakarya yang sebelumnya telah dilaksanakan di setiap kecamatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Cut Azharida SH menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi Percepatan Penurunan Stunting melalui optimalisasi implementasi program-program PPS di tingkat desa.

“Sekaligus juga meningkatkan komitmen ketua TPPS desa dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Mensinergikan peran antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa,” jelas Cut.

Peserta Kegiatan rakor kali ini terdiri dari 90 (Sembilan Puluh) orang ketua PKK Gampong selaku Ketua TPPS Desa

Dalam kesempatan yang sama, Wardiati selaku Ketua TP PKK Kota Banda Aceh mendukung penuh dan menyampaikan bahwa TP PKK Kota Banda Aceh siap memfasilitasi pembinaan di gampong untuk membantu proses penyelesaian masalah dengan mencari solusi yang tepat dan tentu melibatkan lintas sektor.

Wardiati juga menekankan bahwa beberapa masalah diantaranya kegiatan penanganan stunting belum sesuai dengan kondisi desa, belum optimalnya dasawisma di desa, kader posyandu sering berganti-ganti, belum semua desa terbentuknya RGG yang aktif dan TPPS serta TPK belum berjalan maksimal.

“Saya sangat berharap ibu keuchik selaku ketua TPPS desa dapat memahami persoalan tersebut, terutama pelaksanaan dasawisma, RGG dan Paud gampong,” tutupnya.[*]