Foto: MC Kota Subulussalam

DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Peristiwa gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi perhatian Pemerintah Kota Subulussalam. Hal itu menjadi satu agenda pada saat rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran 2018 yang bertempat di aula LPSE Setdako Subulussalam, Rabu (03/10/2018).

Walikota Subulussalam, H. Merah Sakti mengatakan, "Peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Sulteng menyayat hati kita semua," dihadapan pejabat eselon II dan III.a.

"Peristiwa gempa dan tsunami di Sulteng patutlah kita prihatin, sebagai satu bangsa sepatutnya mendoakan kepada korban agar mendapatkan tempat yang baik disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkanpun ikhlas menerimanya. Atas nama Pemko dan masyarakat Kota Subulussalam saya turut berduka dan sepantasnya kita membantu mereka," ucap Sakti.

Dihadapan kepala SKPK, Walikota meminta tanggapan seberapa besaran dana yang diberikan untuk membantu korban bencana tersebut. "Semua kepala SKPK sepakat akan membantu sebesar 1 juta setiap instansi." 

Walikota berharap dana yang terkumpul sekitar 40-an juta dari jumlah SKPK dan Kecamatan yang ada di Kota Subulussalam semoga bisa bermanfaat bagi mereka dan kita berdoa agar daerah kita senantiasa terhindar dari bahaya dan bencana.

Dalam kesempatan tersebut Walikota mengingatkan kepada semua Kepala SKPK untuk menjalankan tugasnya dengan baik. "Bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikuti aturan hukum, juga menjaga soliditas antar pimpinan dan bawahan," tegas Sakti. 

"Progres realisasi pelaksanaan anggaran 2018 untuk dievaluasi dan genjot kembali. Persoalan defisit anggaran yang kita alami saat ini jangan menjadi momok yang menakutkan karena persoalan defisit bukan hanya daerah kita namun daerah lain juga bisa terjadi termasuk pusat," ungkap Sakti. 

Persoalan yang menjadi sorotan publik yakni formasi penerimaan CPNS Daerah untuk Kota Subulussalam tahun 2018 tidak mendapat jatah tidak perlu menjadi polemik. "Salahkan saja saya, tidak perlu lempar kesalahan kepada pejabat tertentu yang abai terhadap tanggungjawabnya," jelas Walikota. 

Kebijakan pengurangan tenaga honor tahun 2019 di setiap SKPK agar disosialisasikan dan lakukan dengan selektif sesuai dengan kebutuhan kantor. Diakhir sambutannya Walikota memerintahkan kepada instansi terkait untuk melakukan penertiban pedagang di terminal termasuk antisipasi penyakit masyarakat.

Sekda Kota Subulussalam H. Damhuri, SP. MM selaku moderator mengingatkan kepada semua Kepala SKPK untuk menindaklanjuti penyampaian Walikota Subulussalam. 

"Laporan kegiatan yang non strategis agar diserahkan ke bagian pembangunan," ucapnya. 

Laporan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana progresnya, karena kegiatan non strategis tim tidak memantaunya berbeda dengan kegiatan strategis tim langsung memantaunya. 

"Ada 35 paket strategis dan 661 kegiatan non strategis. Bagi SKPK yang masih tandanya merah agar segera tindaklanjuti," tegas Sekda. 

Sekda juga meminta agar donasi kita untuk gempa dan tsunami Sulteng dikumpulkan di bagian humas Setdako, dan diharapakan semua ASN juga bisa menyumbang selaku penanggungjawabnya adalah Kepala SKPK. (MC Kota Subulussalam)