DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Situasi darurat akibat banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh terus memunculkan desakan agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional.
Aliansi Mahasiswa Se-Aceh menggelar aksi mendatangi Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan tuntutan tersebut, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Ar-Raniry periode 2025-2026, Tengku Raja Aulia Habibie, menilai kondisi Aceh sudah berada pada titik kritis. ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak lagi dapat ditangani optimal oleh pemerintah daerah.
Tengku Raja Aulia Habibie menyampaikan bahwa kedatangan mereka hari ini bertujuan mendesak pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah luar biasa.
“Hari ini kami, Aliansi Mahasiswa Se-Aceh mendatangi kantor Gubernur Aceh untuk mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, menetapkan status bencana nasional,” ujarnya kepada awak media yang dihadiri oleh media dialeksis.com.
Ia mengungkapkan bahwa para mahasiswa berusaha menemui Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, namun tidak berhasil bertatap muka karena yang bersangkutan sedang berada di lapangan meninjau kondisi bencana.
“Kami mendapatkan informasi yang tidak jelas. Katanya pemerintah Aceh sudah mendesak pusat, sudah membangun komunikasi. Tapi saat kami minta kepastian terkait surat resmi permintaan penetapan bencana nasional, itu tidak bisa dikomunikasikan,” kata Aulia.
Menurutnya, jika pemerintah Aceh memang tidak sanggup lagi menangani bencana ini, maka harus segera mengambil sikap tegas.
“Seandainya pemerintah Aceh sudah tidak sanggup, maka segera dorong pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Ini soal nyawa rakyat," ujarnya.
Tengku Raja Aulia menyampaikan gambaran mengenaskan dari lapangan yang ia dan timnya saksikan langsung.
“Teman-teman semua, hari ini kita melihat banyak sekali masyarakat yang kelaparan. Di Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Barat Selatan banyak warga yang tidak bisa makan,” ujarnya.
Ia menceritakan bagaimana tim mahasiswa dan relawan aliansi membantu menyalurkan bantuan dari jalur darat, udara, hingga laut ke berbagai wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Langsa, Aceh Tamiang hingga Aceh Singkil.
Namun kenyataan di lapangan jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. “Ketika kami membagikan makanan dan snack, warga berebut. Bahkan kami dengar kabar di Aceh Tamiang hampir terjadi bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sembako,” ungkapnya.
Aulia menyebut bahwa upaya pemerintah sudah terlihat, tetapi belum efektif. “Kami tidak bilang pemerintah tidak bekerja. Kami tahu ada upaya. Tapi faktanya tidak efektif. Warga kesulitan makan, kesulitan air, kesulitan terhubung," ujarnya.
Dalam pernyataannya, Aulia menyebut bahwa sejumlah kepala daerah sudah menyatakan tidak sanggup menangani situasi ini dengan sumber daya yang tersedia.
“Beberapa bupati dan wali kota sudah menyatakan ketidaksanggupan. Artinya situasinya sudah lebih besar dari kapasitas daerah,” katanya.
Karena itu, ia menilai penetapan status bencana nasional bukan lagi tuntutan politis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masyarakat.
Presma UIN Ar-Raniry itu juga menekankan bahwa tuntutan mereka bukan upaya menyalahkan pemerintah Aceh, tetapi meminta sikap tegas dan langkah cepat.
“Kami tidak menyalahkan pemerintah Aceh. Tapi kami ingin pemerintah Aceh punya sikap. Jangan saling menyalahkan, jangan saling diam. Kita semua capek, pemerintah capek, kami juga capek. Tapi kita tidak boleh diam,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan luar biasa sebelum situasi semakin tidak terkendali.
“Kami memohon kepada semua korban untuk bersabar. Kami terus berusaha, pemerintah juga terus berusaha. Kita tidak berhenti mencari bantuan dan menyalurkan ke seluruh Aceh,” katanya.
Ia juga berterima kasih kepada seluruh relawan, mahasiswa, media, dan masyarakat yang terus membantu menggalang donasi dan menyalurkan bantuan.
“Ini ujian bagi kita semua. Kami hanya ingin satu hal: keselamatan rakyat Aceh," pungkasnya.