Pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh  Pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman mengatakan kemampuan pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 masih sangat kurang, meskipun dengan jumlah dana yang cukup besar. 

Nasrul menyebutkan, setidaknya terdapat lima provinsi yang mengalokasikan dana yang besar untuk penanganan Covid-19. Lima provinsi itu masing-masing Jakarta (Rp 10.640.901.596.980), Jawa Barat (Rp 8.013.708.790.648), Jawa Timur (Rp 2.391.097.521.006), Jawa Tengah (Rp 2.126.915.747.000) dan Aceh (Rp 1.792.367.796.000).

“Alangkah lega rasanya jika kemampuan Refocusing itu juga menurun pada kemampuan membangun strategi penanganan dan pencegahan covid-19 di Aceh. Kita berharap dana sebesar itu mampu membangun gerakan bersama yg hebat dalam penanganan dan pencegahan covid-19,” kata Nasrul kepada dialeksis.com, Minggu (9/8/2020).

Namun yang ditemukan saat ini, Nasrul mengungkapkan, Pem Provinsi Aceh belum membangun kerjasama yang berkesinambungan dan saling menguatkan dengan dua laboratorium PCR yang ada yaitu Lab FK Unsyiah dan Lab Litbangkes.

Buktinya lab Litbangkes saat ini sudah berhenti sedangkan lab unsyiah sampai saat ini belum meningkatkan kapasitas kemampuan periksanya yaitu 200-500 sample/hari saja.

Menurutny, bukankah untuk mempercepat kemampuan melokalisir Covid-19, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan swab massal pada seluruh yang terkait dengan cluster terbentuk.

“Untuk itu kita rasanya tidak perlu persoalkan ada penambahan unit laboratorium, tapi cukup dengan menambah kapasitas periksa kedua lab tersebut hingga 1000-2000 sample per hari. Bukan malah mendiamkan lab litbangkes tutup seperti sekarang inI,” ungkapnya.

Jika melihat trend grafik jumlah angka positif pada gugus tugas penanganan Covid-19 Aceh yang terus menaik, menurutnya, sulit untuk memprediksikan kapan waktunya akan turun karena ketidakmampuan melakukan blocking-blocking sebaran paparan di komunitas warga terutama pada komunitas yang sudah dinyatakan positif dalam waktu yang cepat.

Nasrul berhara,p pemerintah Aceh untuk tidak lambat dan kaku dalam bersikap untuk percepatan penanggulangan dan pencegahan covid-19 ini semakin mewabah di masyarakat.

Ada dua hal besar yang harus dilakukan;

 1). Lakukan edukasi pada warga secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif).

 2). Bangun unit laboratorium lain di 3 wilayah Aceh (Tenggara, Selatan dan Timur Aceh) atau tingkatkan kapasitas kemampuan periksa dari kedua lab yang telah ada sehingga setidaknya Aceh mampu memeriksa 1000-2000 sample/hari.

“Untuk kerja dua kegiatan besar tersebut Pemerintah Aceh pasti tidak mampu melakukannya sendiri, oleh karena itu mari libatkan seluruh stakeholder secara resmi dan terikat dengan target-target tertentu. Harus dibangun kerjasama dengan seluruh ulama Aceh, dayah di Aceh, PTN/PTS yang ada, Ormas, OKP, Organisasi profesi (IDI, PPNI, dll) yang bergerak untuk melakukan edukasi secara massif di seluruh lapisan masyarakat Aceh. Jangan sampai masih ada warga yang malah mengira covid-19 ini adalah hoax semata,” pungkasnya. (IDW)